Sampang, (Media Madura) – LSM Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang menyoroti kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertan-KP) dalam mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi di wilayahnya.
Mereka menilai dinas terkait kurang responsif menyikapi laporan warga adanya hewan ternak sapi terserang wabah PMK. Akibatnya banyak hewan sapi mati tak tertolong dan menyebabkan peternak kecewa.
“Peran Dispertan-KP kurang tanggap, jangan lelet ketika ada laporan warga, harus sesegera mungkin ditangani, kasihan sapi mereka,” ucap Sekretaris Jaka Jatim Koorda Sampang Hakim saat audensi di kantor Dispertan-KP, Rabu (22/6/2022).
Dirinya juga meminta dinas terkait sesegera mungkin bertindak cepat mengatasi wabah tersebut dengan mendatangkan obat medis dalam menghadapi dan memerangi wabah PMK pada hewan sapi.
“Sampai kapan wabah PMK di Sampang bisa teratasi, saya minta untuk secepatnya menyelamatkan hewan sapi yang merupakan aset-aset petani di desa,” terangnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertan-KP) Sampang Suyono menyikapi pernyataan tersebut. Menurut dia, kurang responnya menyikapi laporan warga maupun penanganan wabah PMK dikarenakan minimnya petugas medis dilapangan.
Sebab, dokter hewan tak hanya fokus menangani di satu desa melainkan banyak desa di satu kecamatan. Itu pun jumlah dokter hewan hanya 18 orang dan 23 orang paramedig atau mantri untuk melayani 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang. Jumlah ini tentu tak sebanding dengan jumlah hewan sapi sebanyak 217 ribu sapi di Sampang.
“Sepajang ada laporan warga disertai alamat dan nomor handphone maka pasti ditangani,” jelasnya.
“Rata-rata petugas kami menangani 20 sampai 30 sapi setiap hari dan itu tidak satu tempat, bisa jadi kurang respon karena masih banyak yang harus ditangani, sehingga menghambat perjalanan ke tempat lainnya,” imbuh Suyono.
Ia menerangkan, Dinas Pertanian menyiapkan dana sekitar Rp 300 juta melalui Biaya Tak Terduga (BTT) untuk pembelian obat PMK hewan ternak sapi.
“Anggarannya sudah diajukan namun perlu waktu, diperkirakan anggaran itu mampu menangani sekitar 3 ribu sapi yang terjangkit PMK,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) untuk mendapatkan obat. Namun keberadaan obat sangat terbatas mengingat kebutuhannya melonjak di seluruh Indonesia. (Ryn/Zainol)
