Pilkades Ditunda, Sampang Punya 111 Pj Kades

Sekda Sampang Yuliadi Setiawan
Advertisement

Sampang, (Media Madura) – Dampak ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak membuat kekosongan jabatan definitif kepala desa di Sampang.

Kursi empuk kades akan melompong diakhir tahun 2021. Totalnya mencapai 111 kepala desa masa jabatannya berakhir. Lantas, rombongan para abdi negara dikerahkan untuk ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Kades dalam mengisi kekosongan tersebut.

“Benar, Pj Kades harus diisi oleh ASN dilingkungan Pemkab Sampang,” ucap Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan, Kamis (8/7/2021).

Yuliadi mengatakan, pengisian Pj Kades atas usulan kecamatan. Pj Kades yang ditunjuk Pemkab Sampang akan menjabat selama pelaksanaan Pilkades serentak belum digelar.

“Jumlah total ada 111 Kades purnatugas, dan Pj Kades akan memimpin desa selama 4 tahun, karena dari SK Bupati Pilkades serentak yang akan dilaksanakan tahun 2025 diikuti 180 desa,” terangnya.

Kata Yuliadi, semua ASN Sampang bisa ditunjuk sebagai Pj Kades. Namun ada batasannya yakni ASN yang bertugas sebagai guru dan tenaga kesehatan tidak diperbolehkan menjabat Pj Kades.

Dirinya tidak mempermasalahkan meski jabatan Pj Kades berlangsung cukup lama. Karena pihaknya menjamin Pj bekerja dengan baik dan optimal dalam mengawal pemerintahan.

“Kami akan terus mengkaji mengevaluasi secara berkala setiap enam bulan sekali bagaimana kinerjanya dia (Pj Kades-Red), semisal tidak sesuai harapan dan ketentuan bisa kita ganti,” ungkap Yuliadi.

Yuliadi akrap disapa Wawan ini menambahkan, mengenai perangkat desa menjadi kewenangan pemerintah desa. Pada dasarnya, tugas perangkat desa tidak ada batas waktunya.

Namun, pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan ketentuan. “Itu hanya kebiasaan, semisal karena tidak mendukung saat pencalonan, akhirnya diganti,” imbuh dia.

Sekedar diketahui, sebelum menetapkan penundaan Pilkades serentak, Pemkab Sampang berkoordinasi dengan Pemprov Jatim bersama DPRD Sampang, termasuk berkonsultasi ke Kemendagri. Hasilnya, secara regulasi Sampang bisa melaksanakan Pilkades serentak.

Hal itu diperkuat dengan surat balasan Kemendagri dengan tiga poin. Pertama, kebijakan dikembalikan ke daerah. Kedua, berkoordinasi dengan Forkopimda. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkades serentak.

Selain dari amanah regulasi, Pemkab Sampang mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang melonjak di Sampang. Apalagi tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi berakhir.

Reporter : Ryan
Editor : Zainol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here