Pamekasan (Media Madura) – Wakil Ketua Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia Wilayah Jawa Timur (Pengwil Jatim) H. Kamil Ali Makki mengaku kecewa dengan proses penegakan hukum yang dilakukan polres Pamekasan, dan ia menilai institusi ini tidak adil dalam penegakan hukum.
”Yang saya kecewa bukan tindakannya, tapi ketidak adilannya,” kata pria yang akrab disapa Aba HK tersebut, kepada media di Pamekasan, Kamis (17/6/2021).
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada media, tindakan yang dinilai kurang adil tersebut dialami dirinya. Dia bersama teman-temannya yang lain dipanggil dan diperiksa oleh Polres Pamekasan soal lomba perkutut yang digelar di Desa Plakpak pada 30 Mei 2021.
Sementara, Polres Pamekasan justru membiarkan festival dan lomba burung berkicau “Klebun Dasuk Cup 1” pada 13 Juni 2021. Bahkan, berdasarkan informasi, panitia penyelenggara tidak dipanggil ke Polres sebagaimana perlakukan Polres Pamekasan kepada dirinya. “Itu kan tidak adil,” ujar Penasehat Pengurus Daerah (Pengda) P3SI Pamekasan ini.
Tokoh asal Kecamatan Pakong, Pamekasan lebih lanjut menuturkan, penghobi perkutut dari tiga pengurus Kecamatan (pengcam) yaitu Proppo, Palengaan, Pegantenan mengadakan lomba di Desa Plakpak pada 30 Mei 2021. Berdasarkan informasi pada saat itu, ada beberapa petugas yang datang dan diduga akan membubarkan kegiatan.
“Tapi beruntung saat itu perlombaan sudah selesai sebelum petugas datang. Padahal informasinya panitia sudah mendapatkan izin dari Satgas Pemkab,” ujar tokoh yang disegani masyarakat lintas profesi tersebut.
Hal yang membikin kecewa bagi Pelestari Perkutut, panitia masih dipanggil oleh aparat kepolisian untuk dimintai keterangan ke Mapolres Pamekasan. Termasuk dirinya yang statusnya sebagai peserta.
“Padahal saya sebagai peserta dan sebelumnya, saya yang mewanti-wanti dan membantu panitia mengurus izinnya ke pemkab karena petugas sebelumnya belum memproses,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua LPM (Liga Perkutut Madura) ini.
Atas pemanggilan tersebut, “HK” mengaku sempat menanyakan alasan pemaggilan dirinya ke Polres Pamekasan. Termasuk siapa yang melaporkan. Namun pihak polres mengaku karena nama HK disebut oleh panitia yang sebelumnya telah dipanggil. “Panitia dipanggil katanya karena kegiatan itu viral saja,” ungkapnya.
Namun yang mengecewakan, festival dan lomba burung berkicau “Klebun Dasuk Cup 1” yang digelar pada 13 Juni 2021, justru dibiarkan oleh aparat kepolisian. Padahal festival tersebut juga megundang kerumunan dan juga viral. Sebab itulah Polres dinilai tidak adil.
“Bahkan kegiatan tersebut digelar setelah ada surat edaran bupati yang melarang untuk menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan. Padahal kita menggelar sebelum edaran bupati dan sebelum Madura siaga satu setelah Kasus di Bangkalan,” ujarnya.
Tokoh yang juga sukses mengantarkan beberapa calon menjadi bupati tersebut menegaskan, jika polres tidak bisa adil, maka masyarakat bisa bergejolak dibawah. Sebab ketidakadilan itu yang bisa membuat mereka bergerak untuk melakukan protes.
“Tuntutan kami polres harus adil, jika kegiatan perkutut dilarang ya kegiatan lainnya seperti festival burung berkicau juga dilarang. Kalau kami dipanggil ya mereka harusnya juga dipanggil” kata Penasehat Pengda P3SI Pamekasan ini.
Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Nining Dyah Poespitosari menjelaskan, pada prinsipnya pihaknya tidak akan pilih kasih atau tebang pilih dalam penegakan hukum. Apalagi kegiatan yang mengandung kerumunan memang dilarang. Sebab COVID-19 saat ini di Madura meningkat.
“Dimungkinkan, warga tersebut tidak mengetahui seperti apa langkah-langkah yang dilakukan aparat kepolisian untuk kegiatan di Desa Dasok. Apakah mereka dipanggil atau tidak, kan bisa jadi mereka tidak tahu. Mungkin juga sama-sama dipanggil juga,” katanya, menjelaskan. (A1/Spv)
