Pamekasan, (Media Madura) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dalam rangka rapat monitoring dan evaluasi monitoring center prevention (MCP) tahun 2020-2021, yang digelar di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Rabu (28/4/2021) pagi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam berkomitmen menjalankan pemerintahan yang bersih. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Saya ingin memastikan bahwa selama saya menjadi bupati di kabupaten ini tidak boleh ada jual beli jabatan. Ini kepastian dari saya sebagai bupati bahwa tidak boleh ada jual beli jabatan,” katanya.
Baddrut Tamam di hadapan Satgas Evaluasi dan Pencegahan KPK RI menegaskan, komitmen itu sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang sehat.
Politikus PKB tersebut meyakini, adanya jual beli jabatan dipastikan berdampak buruk terhadap kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan layanan yang maksimal dan execelent kepada masyarakat.
“Karena kalau jabatannya dijual, disuruh bekerja maksimal dan disuruh kerja bersih tidak mungkin. Karena dalam menempati jabatan itu ada bandrolnya,” tegas dia.
Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan yang cepat dan bersih. Untuk melaksanakan pelayanan tersebut harus diawali dengan pemerintahan yang bersih, tidak ada bandrol dalam menempati suatu jabatan.
Bupati muda dan energik ini juga memaparkan lima program prioritas yang telah dilaksanakan selama ini. Meliputi, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan reformasi birokrasi. Komitmen tidak adanya jual beli jabatan merupakan implementasi dari reformasi birokrasi tersebut.
Di bidang pendidikan, pihaknya telah menyalurkan beasiswa santri dan beasiswa untuk mahasiswa jurusan kedokteran dan beberapa perguruan tinggi kedinasan lain. Seperi akademi militer (akmil) dan akademi kepolisian (akpol). Sementara di bidang kesehatan salah satunya melalui program Pamekasan Call Care (PCC) yang telah mendapat pengakuan dari beberapa instansi.
Kemudian, bidang ekonomi meluncurkan program wira usaha baru (WUB) yang saat ini telah mampu mencetak pengusaha baru di desa-desa. Bahkan, sebagian dari peserta WUB tersebut mampu memproduksi sarung, songkok, sepatu, sandal dan beberapa produk home industri lain sesuai dengan pelatihan yang mereka ambil. Demikian pula di bidang infrastruktur.
“Kami berkomitmen agar kabupaten ini mampu berdaya saing dengan beberapa kabupaten/kota maju di Indonesia,” pungkasnya.(Ist/Arf)
