Surabaya, (Media Madura) – Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Aliyadi Mustofa, menilai rencana pemerintah melakukan impor 1 juta ton beras perlu dikaji ulang.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menjadi indikasi pemerintah pusat sudah tidak lagi bisa berfikir rasional. Bahkan menurutnya, rencana impor semakin menjauhkan keberpihakan pemerintah pusat kepada petani.
Aliyadi mengungkapkan, saat ini sebagian besar petani tengah memasuki panen raya. Bahkan data yang diperoleh dari BPS berdasarkan perhitungan luas areal sawah, perkiraan panen raya akan meningkat sebesar 26,84% dengan menghasilkan gabah sebanyak 14,54 juta ton di tahun panen 2021.
Namun sangat disayangkan, di tengah hasil panen yang melimpah, petani harus dihadapkan pada harga gabah yang terus anjlok.
Berdasarkan data yang diperoleh, Aliyadi mengungkapkan, harga jual gabah kering sawah di salah satu daerah penghasil padi Jawa Timur berkisar Rp3.900 per kilogram. Padahal sebelumnya harganya berkisar Rp 4.400 per kilogram. Sedangkan di Kabupaten Lamongan, harga gabah di tingkat petani saat ini turun sebesar 16,6% menjadi Rp3.500 per kilogram dari harga sebelumnya Rp4.200.
Ironisnya, bukan hadir untuk memberikan solusi atas anjloknya harga gabah petani, pemerintah justru berencana mendatangkan beras dari luar.
“Kalau benar-benar terjadi impor beras akan semakin menyakiti masyarakat petani,” ungkap Aliyadi, Senin (15/3/2021).
Politisi PKB itu berpendapat, dalih menjaga stok pangan yang disampaikan pemerintah pusat sama tidak dapat mengorbankan nasib para petani Indonesia.
Sebaliknya, pemerintah harusnya bisa bekerja melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para petani dengan cara memberdayakan petani dan menjaga harga gabah tetap tinggi.
Dirinya meminta, kebijakan yang diberlakukan pemerintah, tidak menambah beban petani di lapangan yang selama musim tanam disulitkan dengan stok dan mahalnya harga pupuk.
“Masyarakat petani kita sudah dengan segala upayanya menanam padi, sudah tanam padi, padinya murah. Ini logikanya dimana?,” sesalnya.
Di tengah ekonomi yang sulit, Aliyadi menyarankan agar pemerintah memberikan jaminan terhadap keberlangsungan petani.
Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah yakni membeli gabah petani dengan harga tinggi saat harga gabah merorot di pasaran. Selain itu, pemerintah harus menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang bisa dijangkau oleh petani.
Namun demikian, Aliyadi mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah pemerintah melakukan impor beras. Sebab, keputusan impor beras dan ketentuan harga beras atau gabah ada di pemerintah pusat.
“Kami hanya bisa bersuara dan yakinlah bahwa yang saya sampaikan bagian dari jeritan suara rakyat,” pungkasnya.
