Ketua PWI Pamekasan: Kapolres Jangan Bungkam

Ketua PWI Pamekasan, Abd Aziz

Pamekasan, (Media Madura) – Pilihan Kapolres AKBP Apip Ginanjar terkait kasus penggererudukan rumah orang tua Menko Polhukam Mahfud MD di Jalan Dirgahayu Pamekasan berpotensi menimbulkan tafsir dan persepsi publik yang keliru.

Pertama, mengesankan institusi Polres Pamekasan membiarkan hal itu terjadi. Alasannya, karena sebelum mendatangi rumah orang tua Mahfud MD massa terlebih dahulu mendatangi Mapolres Pamekasan menuntut agar pimpinan FPI Rizieq Syihab di Jakarta tidak diperiksa.

“Oleh intelkam Polres Pamekasan tentu gerakan mereka akan terus dipantau,” kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pamekasan, Abd Aziz.

Pada konteks ini, maka publik bisa mempersepsikan bahwa polres sebenarnya sudah mengetahui, akan tetapi dibiarkan.

Kedua, dengan cara bungkam, seolah memberikan sinyal bahwa institusi polres kecolongan. “Klaim Polda Jatim dalam rilis di Surabaya tidak kecolongan. Kalau tidak kecolongan, sebenarnya tidak akan terjadi,” ucapnya.

Ketiga, sikap bungkam Kapolres Pamekasan atas kasus penggerudukan rumah orang tua Mahfud MD pada 1 Desember 2020 itu, seolah pimpinan institusi polisi di Kabupaten Pamekasan ini cuek pada adab dan etika warga Madura yang menghormati pada orang tua,

“Prinsip dan etika orang Madura dalam hal relasi sosial adalah ‘bhapa’ babhuk, guru, ratho,” tutur Aziz.

Keempat, sikap diam Kapolres Pamekasan terkait kasus ini, menimbulkan persepsi korelatif pada publik dengan kasus-kasus sebelumnya yang ditangani dan dilaporkan masyarakat ke institusi ini, tapi hingga kini belum tuntas. Antara lain, kasus kekerasan pada wartawan, laporan kasus penghinaan pada ketua NU di media sosial dan beberapa kasus lainnya.

“Yang kelima, dengan memilih bungkam ini, kapolres sejatinya sama dengan mencederai sistem demokrasi kita, yang menempatkan pers sebagai pilar keempat,” tegas Aziz.

Lebih lanjut alumni magister pascasarjana pada program studi Media dan Komunikasi Unair Surabaya ini menyatakan, bangunan iklim komunikatif tersumbat sebagaimana diterapkan kapolres Pamekasan dihentikan, karena berpotensi menimbulkan cara pandang dan persepsi publik yang kurang baik.

“Cita ideal instutusi negara saya kira tidak seperti yang diterapkan institusi Polres Pamekasan di bawah kepemimpinan AKBP Apip Ginanjar saat ini. Pemimpin polres lain di Madura ini, seperti Sampang, Bangkalan dan Sumenep bagus kok,” tutup Aziz.

Terkait kasus ini, sejumlah awak media telah berusaha meminta keterangan dari Kapolres Pamekasan. Hanya saja, Kapolres AKBP Apip Ginanjar hingga kini masih memilih bungkam. (*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.