Sampang, (Media Madura) – Salah satu bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) milik pemerintah daerah (BUMD) di Kabupaten Sampang masih jauh dari harapan untuk memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Banggar DPRD Sampang Amin Arief Tirtana. Ia menuturkan, BPRS Bakti Artha Sejahtera (BAS) Sampang sampai saat ini memiliki kredit masalah. Totalnya mencapai Rp 21 miliar.
“Kredit macet itu berada di kelompok usaha yang tidak produktif sejak awal pendiriannya, setelah diakumulatifkan mencapai kisaran Rp 21 miliar, jadi sekarang menjadi tugas pihak BPRS BAS untuk menyelesaikan piutang usaha ini,” ucap Amin, Selasa (1/9/2020).
Kata Amin, temuan permasalahan perkreditan di BPRS BAS setelah tim Banggar menggelar rapat koordinasi dan kemitraan dengan bank BUMD mengenai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2021.
Dengan begitu, temuan tersebut menjadi evaluasi bagi DPRD Sampang untuk ditindaklanjuti melakukan monitoring dan kontrol kegiatan yang berhubungan dengan bank perkreditan rakyat milik plat merah itu. Hal ini sebagai bentuk pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi.
“Kami sepakat untuk ditindaklanjuti dengan mitra komisi, sehingga nantinya akan diketahui bentuk penekanan dalam upaya penyelesaian kredit macet yang berada di tubuh BPRS BAS Sampang, kita awasi terus program kerjanya di tahun mendatang agar terealisasi tepat sasaran dan optimal,” tegasnya.
Reporter : Ryan
Editor : Zainol
