Sampang, (Media Madura) – Aksi unjuk rasa terkait amburadulnya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Sampang, Selasa (9/6/2020) siang, berlangsung panas.
Oknum kepala desa yang hadir mendampingi Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah justru bersitegang dengan para pendemo.
Pasalnya, kades diketahui bernama Akhmad Muhtadin sekaligus menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sampang itu campur tangan memberikan penjelasan dihadapan pendemo.
“Saya ingin menjawab terkait data penerima BLT dana desa yang amburadul seperti ditanyakan tadi, ingin menjelaskan saja,” ungkap Akhmad Muhtadin Kades Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung.
Lantas massa pun tak terima lantaran aksi demo ini bukan kapasitas Ketua AKD menjawab klarifikasi tuntutan terkait kesimpangsiuran penyaluran BLT.
“Sudah cukup, AKD itu bukan dinas, seharusnya hanya DPMD yang memberikan penjelasan sebagai leading sektor pemerintahan desa, kita tidak berurusan dengan AKD, Kepala DPMD jangan berlindung dibalik AKD,” ujar Siti Farida Korlap Aksi.
Massa akhirnya membubarkan diri meski Ketua AKD bersikukuh menjelaskan persoalan itu. Namun sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah, massa menggelar aksi jalan mundur.
Seperti diketahui, gabungan aktivis anti korupsi dari LSM di Sampang ini juga menyoroti adanya 30 desa belum mencairkan 100 persen BLT dana desa. Padahal, semestinya penyaluran tahap satu BLT bagi desa kepada keluarga penerima manfaat dicairkan pada 9 Mei 2020.
Hal ini merujuk instruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2020.
“Tanggal 9 Mei seharusnya sudah dicairkan, kalau sekarang sudah tahap kedua, lalu apa yang dikerjakan DPMD selama ini,” teriak Farida saat berorasi.
Dalam aksinya, massa menuntut pertanggungjawaban Kepala DPMD Sampang atas lemahnya kinerja DPMD dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparansi data penerima bantuan disetiap desa yang bisa diakses semua masyarakat.
“Segera menyalurkan BLT dana desa yang belum terealisasi, kami juga memohon kepada Bupati Sampang segera mencopot jabatan Kepala DPMD karena telah gagal membawa perubahan terhadap pemerintahan desa di Sampang,” ucapnya.
Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah saat menemui massa menyampaikan, berdasarkan data instansinya hanya sekitar 18 desa yang tidak menghendaki pencairan BLT secara tunai karena dianggap beresiko. Sehingga terpaksa pencairannya melalui rekening bank.
“Data penerima sudah lengkap hanya tidak ingin tunai, kita koordinasi dengan BRI ternyata tidak memungkinkan selesai pencairannya kalau melalui rekening dalam waktu 4-5 hari, sehingga pelaksanaannya terpaksa setelah hari raya, tapi setiap hari sudah bertahap menyelesaikan itu sesuai kemampuan pihak bank,” tutur Malik.
Mengenai transparansi data, lanjut Malik, sebagian besar ditarik oleh desa untuk perbaikan. Hal itu disebabkan saat pencairan ada data ganda penerima.
“Seperti dialami di wilayah Kecamatan Torjun semua masih ditarik untuk perbaikan karena ganda, jadi perbaikan itu masih dimungkinkan digantikan nama penerima lain tapi kuotanya tetap, perubahan ini nanti kita berikan ke bank untuk dibuatkan rekening, bukan kami tidak ingin memberikan data penerima, nanti kalau sudah lengkap kita akan konsultasikan lagi,” kata Malik.
Reporter : Ryan
Editor : Zainol
