Sumenep, (Media Madura) – Perawat yang tergabung dalam Forum Perawat Pondok Kesehatan Desa (FP Ponkesdes) Kabupaten Sumenep kembali mendatangi kantor DPRD setempat, Kamis (26/12/2019).
Kedatangan mereka mengadu dan mempertanyakan kejelasan status yang disangdangnya. Sebab, status mereka masih tidak jelas.
Mereka berkumpul di halaman kantor di jalan Trunojoyo, sebagian yang lain dipersilahkan masuk untuk menyampaikan aspirasi kepada para anggota dewan.
“Status kami sejak awal tidak jelas. Kami produk inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara kelembagaan dilimpahkan ke kabupaten masing-masing,” kata Ketua FP Ponkesdes Jatim, Ahmad Iksan.
Ia menyebutkan, terdapat sekitar 300 perawat yang ditugaskan di desa-desa yang ada di Sumenep. Mereka selama ini mendapatkan upah yang berasal dari APBD Sumenep sebesar Rp 1.833.000 per bulan.
“Sementara di kabupaten lain di atas Rp 2 juta. Maka dari itu, kami meminta agar mendapatkan upah UMK tertinggi di Jawa Timur, yaitu sebesar Rp 4 juta,” tuntutnya.
Karena, sambung Iksan, apabila menerapkan sesuai UMK kabupaten, kurang adil terhadap perawat yang UMK-nya kecil, seperti di Bangkalan dan Sampang.
“Kami mintanya itu saja. Kalau status PNS tidak terlalu berharap. Karena itu wawenang pusat,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV, Moh. Hasan mengatakan, pihaknya akan merekomendasikan tuntutan perawat tersebut ke pemerintah daerah.
“Soal tuntutan mereka ingin upah yang tinggi, tidak ada salahnya selama keuangan kita mampu. Tapi ya setidak-tidaknya UMK. Aspirasiini kami akan teruskan ke pemerintah daerah,” singkatnya.
Reporter : Rosy
Editor : Zainol
