Pamekasan, (Media Madura) – Persoalan desil menjadi salah satu curhatan warga yang diterima Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI Madura, Hj. Ansari.
Keluhan tersebut disampaikan warga saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, Sabtu (19/9/2026).
Warga mengeluhkan adanya perubahan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Perubahan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Hj. Ansari mengatakan persoalan akurasi data perlu mendapat perhatian serius. Sebab, data sosial ekonomi menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima program perlindungan sosial.
“Kalau masyarakat menyampaikan kondisi ekonominya tidak berubah secara signifikan, tetapi desilnya berubah dan kemudian berpengaruh terhadap akses bantuan, tentu ini menjadi masukan yang harus kita perhatikan,” kata Hj. Ansari.
Menurutnya, pembaruan data tidak boleh sekadar menjadi persoalan administratif. Data harus menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya dan terus diperbarui ketika terjadi perubahan.
“Data itu harus dinamis. Kalau kondisi masyarakat berubah, datanya juga harus mengikuti. Tetapi kalau kondisi masyarakat tidak berubah, sementara datanya berubah, itu juga harus diverifikasi kembali,” ujarnya.
Hj. Ansari menjelaskan, persoalan akurasi data desil juga menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI. Verifikasi dan pemutakhiran data dinilai penting agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Pihaknya juga meminta masyarakat yang merasa kondisi sosial ekonominya tidak sesuai dengan data untuk menyampaikan keberatan dan melakukan pembaruan sesuai kondisi sebenarnya.
“Yang kami harapkan bukan sekadar data yang bagus di atas kertas, tetapi data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat,” tegasnya.
Hj. Ansari memastikan aspirasi warga Pamekasan terkait persoalan desil akan menjadi bahan masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan di Komisi VIII DPR RI.
“Aspirasi seperti ini akan kami tampung dan menjadi bahan untuk pengawasan serta pembahasan bersama mitra kerja,” pungkasnya. (Znl/Arif)
