Legislator Ini Komentari Kerja Sama KPK dengan Pemkab Pamekasan

Pamekasan, (Media Madura) – Kerja sama antara Pemkab Pamekasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mengawal pembangunan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Pamekasan Hebat ditanggapi oleh salah satu anggota DPRD setempat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Haji Maskur Rasyid memandang, kerja sama tersebut sangat positif dan pihaknya sangat optimis bahwa Pamekasan akan semakin baik dengan adanya kerja sama tersebut.

“Kerja sama ini, menunjukkan kepada publik bahwa Pemkab Pamekasan memiliki itikat baik untuk menghindari terjadinya praktik korupsi,” katanya kepada wartawan. Rabu (11/12/2019) siang.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan yang akrab disapa HaMas ini juga menjelaskan, kerja sama yang dibangun antara Pemkab Pamekasan dengan KPK adalah kerja sama kelembagaan, sehingga hal itu menunjukkan bahwa kepala daerah menginginkan agar pengelolaan keuangan dan laju pemerintahan semakin baik.

“Kita semua patut mengapresiasi niat baik Pemkab Pamekasan dalam hal ini, yakni berupaya bebas dari praktik korupsi,” sambungnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I meliputi Kecamatan Kota dan Kecamatan Tlanakan ini menguraikan, upaya membangun sistem yang baik, yakni yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan memang pada implementasi pelaksanaan program. Sebab, pemkab perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada mitra, yakni KPK atau institusi yang ditunjuk oleh KPK sebagai mitra agar program yang dijalankan dan hendak dilaksakan tidak melanggar ketentuan.

“Pada tahap awal memang seperti itu. Tapi pada tahap berikutnya, saya yakin akan berjalan sebagaimana biasanya. Tidak ada alasan untuk tidak mendukung program baik dari pemerintahan saat ini. Karena saya menangkap, Pemkab Pamekasan ingin menjalankan program baik, dengan cara yang baik pula,” kata Haji Maskur.

Sebelumnya pada Rabu (11/12/2019) pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana korupsi kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan, di aula Hotel Odaita Pamekasan.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk pencegahan dini agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di seluruh instansi pemerintahan yang dipimpinnya.

“Kegiatan ini sebagai bentuk antisipasi dini pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus salah satu bentuk realisasi kerja sama antara Pemkab Pamekasan dengan KPK,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baddrut juga menegaskan, Cara yang dilakukannya adalah dengan melakukan kerja sama dengan KPK secara langsung.

“Hasil akhir dari kerja sama ini yang kami harapkan adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih bebas dari berbagai praktik korupsi,” tegasnya.

Selain OPD seluruh anggota DPRD Pamekasan juga diundang hadir dalam acara itu, termasuk pada kepala desa dari 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Para camat, kepala puskesmas, kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi juga diundang hadir mengikuti sosialisasi yang disampaikan secara langsung oleh Deputi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi KPK ini.

Reporter : Ist
Editor : Arif

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.