Pamekasan, (Media Madura) – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, menggelar unjuk rasa menuntut agar komisi pemberantakan korupsi tidak tebang pilih dalam penanganan sebuah kasus.
Aksi mahasiswa di gedung DPRD Pamekasan ini menyusul ditetapkannya Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka, aktivis PMII menilai penetapan tersangka tersebut terkesan tebang pilih. Apalagi pimpinan KPK sudah ada yang menyerahkan mandat tetapi masih menetapkan tersangka.
“Kami atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia meminda kepada KPK agar profesional dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara,” katanya orator aksi, Lian Fawahan.
Dalam aksi tersebu, Lian Fawahan yang juga ketua PC PMII Pamekasan ini menyampaikan, dalam menjalankan tugasnya KPK harus berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2002 pasal 5.
“Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalan menjalankan tugas dan wewenangnya KPK harus memberikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas,” katanya.
Sementara, kata dia, dalam penetapan Menpora sebagai tersangka terkesan dipaksakan dan tidak sesuai dengan pasal tersebut.
“Maka dari itu, kami menuntut agar KPK tidak tebang pilih, segera tuntaskan kasus yang mangkrak, meminta KPK agar mengoptimalkan pencegahan kasus korupsi,” pintanya.
Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Pamekasan yang menemui mahasiswa, Ismail menuturkan, pihaknya akan menyampaikan segala tuntutan yang disampaikan mahasiswa pada lembaga terkait.
“Kami menyambut baik segala tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, silahkan berikan pada kami surat tuntutan itu dan nanti kami sampaikan,” tegasnya.
Usai berdialog dengan perwakil DPRD Pamekasan, mahasiswa akhirnya membubarkan diri.
Reporter : Ist
Editor : Zainol
