Duduk bersama: penerima PKH bertemu pimpinan cabang BRI Sampang saat berorasi menyampaikan tuntutannya, Rabu (21/8/2019). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyalur dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Sampang mengaku siap akan mencairkan bantuan sosial yang mengendap sejak tahun 2017 hampir sekitar Rp 7 miliar. Jumlah penerimanya sebanyak 2.727 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pernyataan itu disampaikan Imam Syafii selaku Pimpinan Cabang BRI Sampang saat menemui ratusan massa yang berdemo di depan kantor BRI Jalan KH Wahid Hasyim.

“Mengenai jumlah 2 ribu lebih penerima yang belum tersalurkan, ini yang harus kita rekonsiliasi, nanti mohon kehadiran bapak (penerima-Red) agar bisa diklarifikasi, kalau semua data lengkap BRI akan bayar hari ini, saya beranikan diri meski ditegur atasan cuman paling dipecat, tapi hak masyarakat jangan sampai tidak tersalurkan,” kata Imam sambil duduk bersama saat menemui massa, Rabu (21/8/2019).

Aksi demo dari ratusan penerima bantuan PKH ini mengatasnamakan Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS). Massa menuntut pihak BRI secepatnya menyalurkan sisa buku tabungan (Butab) dan ATM penerima PKH yang mengendap di bank selama kurun waktu 3 tahun yakni 2017-2019.

Mereka juga menuntut BRI memprioritaskan nasabah bantuan sosial, memecat oknum BRI yang bermain-main sengaja menahan penyaluran dana, dan pihak bank penyalur harus memiliki SOP yang baku baik di cabang maupun unit.

Di depan pendemo, Imam menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan proses pencairan terhadap 1.130 KPM di tujuh unit bank penyalur. Jumlah itu yang gagal buka rekening kolektif (Burekol) sehingga tidak mendapatkan rekening dan buku ATM dari bank. Data tersebut diluar tuntutan massa.

“Tanggal 20 Agustus kemarin sudah didistribusikan, meski terdapat segala kekurangan persyaratan, saya berani menjamin proses pencairan, sehingga saya juga minta back up dari Kementerian Sosial karena ini uang rakyat,” jelasnya.

Kata Imam, pencairan 1.130 KPM itu baru dilakukan setelah ada protes dari masyarakat selaku penerima dana PKH. “Kalau tidak ada protes, mungkin sampai ribuan tidak akan kelar, karena saya tidak tahu awalnya, dan alhamdulillah saya apresiasi atas tuntutan ini,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Pimpinan Cabang BRI menegaskan meski miliaran dana PKH mengendap di bank, tidak ada dana deposito untuk bantuan sosial.

“Berapa bunga selama mengendap tiga tahun di BRI, kami sampaikan dana ini tidak boleh dikurangi dan dibungai karena ini milik negara dan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Korlap Aksi Tamsul, menuturkan alasan pihak bank penyalur tidak bisa mencairkan karena ada kekurangan persyaratan administrasi penerima. Seperti KPM diketahui meninggal dunia dan menjadi TKI, serta penerima dinyatakan Non-eligible pada saat verifikasi.

Seharusnya, jika penerima diketahui meninggal dunia, dana bantuan PKH bisa diberikan kepada warisan KPM. Hal ini sesuai Petunjuk Juknis Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 4/LJS/08/2018.

“Kita apresiasi tindakan Pimcab BRI, tetapi kita terus memantau sejauh mana statment tadi untuk menindaklanjuti hasil tuntutan hari ini, apabila tidak ada tindaklanjut yang jelas kita tetap kembali bergerak,” singkatnya.

Sebelum aksi, massa melakukan long march dari Pasar Srimangunan menuju kantor BRI. Aksi demo ini mengatasnamakan Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS) tergabung dari sejumlah LSM di Sampang.

Diantaranya, Madura Development Watch (MDW), Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), Kesatuan Pengawas Korupsi (KPK RI), Laskar Trunojoyo, Jatim Coruption Watch (JCW), Madura Bersatu (Mabes), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Paksi, dan Komunitas Perantau Korupsi (KPK).

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Ist

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.