Ilustrasi

Sampang, (Media Madura) – Dua gugatan sengketa pemilihan legislatif (Pileg) 2019 terkait perselisihan perolehan hasil suara, telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) per tanggal 1 Juli 2019.

Gugatan ini berasal dari caleg tingkat Kabupaten dari Partai Golkar dan caleg tingkat Provinsi Jatim dari PKB di wilayah Kecamatan Kedungdung, Sampang.

“Pengajuan gugatan dari Golkar sudah teregister di MK per 1 juli 2019 kemarin,” ujar Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sampang H. Sahid, Rabu (3/7/2019).

Dikatakan Sahid, gugatan yang diajukan partainya yaitu agar MK mengabulkan untuk dilakukan penghitungan ulang di Desa Ombul dan Desa Pajeruan, karena dianggap ada ketidak sesuaian perolehan suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Perbedaan perolehan itu dibuktikan dalam perolehan suara dalam model C1 saksi dan model DA1 yang dibacakan panitia. Akibat itulah, perolehan suara Partai Golkar untuk DPRD Sampang di Dapil III berkurang 676 suara untuk Desa Ombul dan 552 suara di Desa Pajeruan.

“Kami kehilangan suara dari total perolehan suara Partai Golkar di Sampang menjadi 11.083, atau menempati rangking delapan di Dapil 3, sedangkan perolehan suara yang tercatat di form C1 saksi sebanyak 12.311 suara,” terangnya.

Namun demikian, Sahid mengaku bahwa perselihan pemilu 2019, tetap melimpahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Golkar, bahkan untuk menghadapi sidang gugatan di MK, sekitar 50 pengacara sudah dipersiapkan oleh tim DPP.

“DPP Golkar sudah menyiapkan 50 penasehat hukum untuk sengketa pemilu yang terjadi di Golkar di seluruh nusantara, semua alat bukti sudah dipersiapkan dan sudah dikoordinasikan dengan DPP,” tuturnya.

Terpisah, KPU Sampang Addy Imansyah, mengaku sudah mepersiapkan segala kebutuhan untuk menghadapi gugatan pemohon.

“Ya benar sudah teregister, dan pasti segala bahan telah kami persiapkan sejak jauh hari,” katanya.

Untuk jadual sidang perdana, Addy mengaku belum mengetahui pasti sebab masih belum ditentukan. Namun demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU RI.

“Untuk jadwal sidang belum keluar, tapi cepat lambat kita selaku termohon pasti akan dipanggil oleh MK. Diprediksi tanggal 9 Juli ini untuk panggilan perdana termasuk untuk pemohon,” pungkasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor   : Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.