Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nur Elya Anggraini.

Pamekasan, (Media Madura) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, menyatakan akan memberikan sanksi pada Partai Politik (Parpol) yang memasang iklan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di media massa diluar jadwal yang ditentukan.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nur Elya Anggraini, menjelaskan iklan kampanye pemilu di media massa akan dimulai tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019.

“Kalau melanggar ketentuan itu bisa-bisa kenak sanksi kepada peserta pemilu dan media itu sendiri,” katanya, Kamis (24/1/2019).

Namun Mantan Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember itu mengakui, tidak bisa serta-merta menjatuhkan sanksi kepada media yang melanggar kampanye pemilu 2019, lantaran media memiliki undang-undang tersendiri.

“Penanganannya (media) nanti secara spesifik. Karena teman-teman media ini punya undang-undang tersendiri, jadi Bawaslu tidak bisa serta-merta memberikan sanksi kepada media atau kepada wartawannya. Tapi diteruskan ke lembaga lain yaitu dewan pers,” tambahnya.

Pemasangan iklan pribadi sepanjang tidak menabrak Surat Edaran (SE) 1571 yaitu tidak menampilkan secara akumulatif citra dirinya bukan termasuk kampanye. Misalnya, tidak menampilkan partai dan nomor urut partai, hanya gambar dan nomor urut yang bersangkutan, hal itu tidak masalah.

“Di Pamekasan ini kemarin ada iklan kampanye akumulatif, yaitu menampilkan foto, gambar partai dan nomor urut partai. Sekarang sedang ditangani di provinsi, dia melanggar prosedur dan tata cara,” tutupnya.

Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Ahmadi

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.