Ilustrasi urbanisasi

Sumenep, (Media Madura) – Budaya merantau sebagian besar warga Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur sudah tak terelakkan lagi, banyak fakta yang kini mengungkap bahwa warga Sumenep lebih memilih mencari kerja ke luar daerah ketimbang di daerahnya sendiri.

Menariknya, minat masyarakat Kabupaten ujung timur pulau Madura akhir-akhir ini tidak hanya ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI, tapi telah menyasar kota-kota besar di Indonesia, khususnya Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya sebagai tujuan mencari nafkah. 

Alasan utama mereka tentu karena lapangan kerja di Sumenep dinilai masih sangat minim, atau meskipun ada, upah yang bisa didapatkan juga sangat kecil. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan hidup merantau menjadi pilihan utamanya.

Apalagi, menurut warga yang kini merantau ke Ibu Kota, meski di Jakarta hanya bekerja di warung peracangan, penghasilan yang didapat jauh melampaui penghasilan di Sumenep. Alhasil, hampir setiap bulan selalu ada masyarakat yang berangkat ke Jakarta untuk bekerja.

Namun sayang, laju urbanisasi tersebut tak terpantau pemerintah setempat khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Pasalnya, sampai saat ini pemerintah mengaku tak memiliki data urbanisasi yang makin kesini disebut makin marak tersebut. 

“Kalau warga Sumenep yang ke Jakarta, memang tidak terpantau kami, karena kan biasanya mereka berangkat untuk bekerja di perorangan, bukan ke perusahaan,” kata Kadisnakertrans Sumenep, Moh Fadhillah, Kamis (2/7/2018).

Fadhilah berkilah, bahwa mereka yang tercatat di instansinya adalah mereka yang bekerja ke perusahaan profesinal dan lebih dulu meminta kartu kuning ke Disnaker, bukan mereka yang bekerja ke perorangan seperti yang kini tengah marak.

“Kalau mereka berangkat-berangkat sendiri dan bekerja sendiri ke kelauarga atau kerabatnya jelas tidak tercatat di kami. Kecuali mereka bekerja ke perusahaan dan meminta kartu kuning ke kami, pasti akan tercatat,” ujarnya.

Lebih dari itu, ternyata pemerintah daerah bukan hanya tidak memiliki data urbanisasi tersebut, tetapi juga tidak ada upaya pengendalian terhadap urbanisasi tersebut. Meski urbanisasi yang besar-besaran akan sangat berdampak terhadap banyak sektor, terutama bagi kota tujuan.

“Gak ada (pengendalian), gak bisa, mau dikendalikan bagaimana wong dari mereka tidak ada proses yang dilakukan ke pihak kami di Disnaker, karena kan tujuan kerjanya perorangan bukan perusahaan,” tandas Fadhillah. 

Reporter: Rosy

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.