Ilustrasi (foto: reuters)

Sampang, (Media Madura) – Ketua Komisi I DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, Aulia Rahman meminta pihak Bakti Artha Sejahtera (BAS) Sampang selaku pengelola perbankan milik BUMD agar tidak mencairkan dana pinjaman sebelum pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Hal itu disebabkan karena pencairan dana pinjaman rawan dan disinyalir digunakan untuk modal money politic oleh tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati Sampang.

“Jadi sangat rawan sekali dan pasti itu uangnya digunakan untuk pemenangan peserta pemilu, apalagi sekarang momentnya pilkada, makanya jangan dicairkan baru setelah pilkada tidak masalah,” ungkap Aulia, Jumat (22/6/2018) kemarin.

Dirinya mengingatkan, praktek money politic tentu dilarang sesuai Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Bahkan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Kata Aulia mengatakan, informasi tersebut didapat setelah adanya 10 warga mengadu ke komisinya bahwa ada salah satu tim sukses peserta pemilu mengajukan pinjaman modal sebesar Rp 1 Miliar ke BAS Sampang.

“Bayangkan kalau bukan untuk kepentingan politik tidak mungkin mengajukan pinjaman nominalnya diatas Rp 100 juta, jadi jangan dicairkan demi kondusifitas keamanan pelaksanaan demokrasi ini,” terangnya.

Saat dikonfirmasi melalui telepone, Kepala BAS Sampang Masudi belum bisa memberikan keterangan meski nomor yang biasa dihubungi terdengar aktif.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.