Agus Sumaryono mengkritisi kinerja KPU Sampang terkait keterlibatan anggota PPK yang pernah menjadi anggota parpol, Rabu (25/4/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dinilai telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini menyusul adanya keterlibatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jrengik Syaiful Anam yang diduga menjadi anggota partai politik.

Pernyataan itu disampaikan Pemerhati Pemilu Sampang, Agus Sumaryono. Dia mengatakan, pihaknya akan mengadukan Ketua KPU Syamsul Muarif dan Komisioner KPU Miftahur Rozaq, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebab, KPU Sampang dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu serta sumpah jabatan karena tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Aturan itu sesuai Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 pasal 2 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

“Indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU akan dilaporkan ke DKPP, sangat jelas ini menunjukkan bukti bahwa penyelenggara pemilu tidak menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi terciptanya demokrasi yang berkualitas serta netralitas di Sampang,” kata Agus dalam jumpa pers di Jalan Selong Kota Sampang, Rabu (25/4/2018).

Agus sekaligus mantan Komisioner KPU Sampang itu menuturkan, ada delapan lembar materi gugatan yang diadukan ke DKPP. Dalam isi petitum, pertama menerima dan mengabulkan pengaduan yang diajukan pengadu untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan para teradu melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf c dan e, pasal 8 huruf a, pasal 11 huruf d, pasal 12 huruf a, dan seterusnya dalam Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017.

“Kemudian, ketiga memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada para teradu, atau apabila DKPP berpe dapat lain mohon putus yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ex Aequo Et Bono,” tuturnya.

Menanggapi tuduhan tersebut, Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif belum bisa memberikan keterangan meski dihubungi dibalik telepone.

Sementara, Miftahur Rozaq mengatakan, aduan ke DKPP merupakan hak personal bagi seluruh masyarakat. KPU Sampang menghormati dan menghargai atas laporan tersebut.

Rozak menjelaskan, pihaknya selama ini sudah menjalankan proses rekrutmen tenaga adhoc sesuai prosedur baik saat penelitian administrasi, pengumuman lulus administrasi, nama 10 besar tenaga adhoc, sampai meminta tanggapan masyarakat.

“Ketika masa-masa minta tanggapan masyarakat dalam kelulusan nama besar tenaga adhoc itu tidak ada masukan terkait dugaan keterlibatan saudara Syaiful Anam, setelah ada temuan sekarang kami langsung melakukan langkah-langkah yakni melakukan rapat pleno dan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan KPU Bangkalan untuk mencari data primer berupa DCT itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua PPK Jrengik Syaiful Anam diduga pernah menjadi anggota parpol di DPC PDI-P Bangkalan. Sebuah foto yang tersebar di media sosial membuktikan jika panitia pemilihan itu merupakan pengurus partai.

Dalam postingan diketahui Syaiful menghadiri acara konferensi cabang partai berlambang banteng moncong putih. Bahkan, Panwaslu menyatakan bahwa Syaiful tercatat di data primer yaitu Daftar Calon Tetap (DCT) Pileh 2014 lalu.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.