Kasi Intel Kejari Sumenep Rahadian Wisnu Wardana

Sumenep, (Media Madura) – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur tengah memeriksa Camat Kalianget, Abd Basid dalam kasus pungli Program Nasional Agraria (Prona) atau kini bernama Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), Rabu (25/4/2018).

Basid diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi Prona atau PTSL tahun 2017 Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget.

Camat Basid diperiksa tim penyidik Kejari di lantai dua Kantor Kejari Sumenep. Ia terlihat mengenakan celana warna hitam dan baju warna putih, dan diperikasa sejak pagi hingga menjelang siang. 

Pantauan mediamadura.com, hingga sekitar pukul 11.30 WIB pemeriksaan masih berlangsung, baru sekitar pukul 12.00 WIB penyidik menghentikan pemeriksaan sementara untuk melaksanakan Salat Dzuhur. Namun, setelah itu pemeriksaan kembali dilanjutkan. 

“Belum selesai,” kata Camat Kalianget, Abd Basid saat dimintai keterangan usai keluar dari ruang penyidik menuju Musala untuk Salat Dzuhur, Rabu (25/4).

Sementara di lain pihak, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi melalui Kasi Intel Wisnu Wardana membenarkan adanya pemeriksaan Camat Kalianget tersebut.

“Siapa pun yang mengetahui dan berkaitan dengan kasus itu pasti dimintai keterangan. Hari ini memang ada pemeriksaan,” katanya singkatnya kepada awak media.

Seperti diketahui, sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menetapkan dan menahan Kepala Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Sumenep Dekky Candra Permana atas dugaan pungli PTSL tahun 2017.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga melakukan pungutan liar kepada pemohon PTSL tahun 2017. Modus yang dilakukan dengan cara mengambil uang lebih dari pemohon di luar ketentuan biaya sebagaimana yang ditentukan Pemerintah. Hasil pungutan berkisar Rp 157 juta.

Tindakan tersangka melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undan RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undan RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.