Sumenep, (Media Madura) – Proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama tahun 2018 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur hingga kini belum bisa dilaksanakan.

Penyebabnya, syarat untuk mencairkan dana yang berasal dari APBN dan APBD berupa laporan atau data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum dimasukkan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

“Ya, hingga akhir April ini masih sekitar 10 persen dari 330 Desa yang sudah menyelesaikan input atau entri data ke Siskeudes,” tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, A. Masuni, Selasa (24/4/2018).

Masuni menjelaskan, salah satu kendala lambatnya penyelesaian entri data APBDes ke Siskeudes karena adanya perintah dari Presiden bahwa 30 persen dari DD dan ADD harus diwujudkan dalam program padat karya.

“Jadi masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan Desa, seperti sebagai tukang, sehingga ikut secara langsung merasakan dana dari program Pemerintah Pusat ini,” terangnya.

Lebih jauh masuni mengungkapkan, untuk melaksanajan perintah presiden itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sebab harus menyinkronkan data, karena setiap masing–masing daerah besaran honor dari tukang bangunan tidaklah sama.

Tidak hanya itu, persolan lain yang tidak kalah peliknya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Ini menjadi kendala kecepatan operator dalam mengentri data ke Siskeudes. 

Akan tetapi, kata mantan Kadisdik ini, pihaknya selalu memberikan pembinaan terkait entri data Siskeudes tersebut. Sementara untuk penyelesaian entri data Siskeudes pihaknya menarget rampung akhir bulan Mei mendatang.

“Kami selalu memberikan pembinaan kepada para operator. Semoga akhir Mei nanti semuanya sudah selesai, sehinga semuanya rampung dan DD ADD bisa segera cairkan,” harapnya. 

Reporter : Rosy
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.