APK Pilkada Pamekasan 2018

Pamekasan, (Media Madura) – Panwaslu Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menyatakan, akun media sosial (Medsos) yang menyebar black campaign atau kampanye hitam menjadi urusan kepolisian.

Ketua Panwaskab Pamekasan, Abdullah Saidi memastikan hanya memiliki wewenang mengawasi kampanye hitam yang beredar di berbagai jejering medsos pasangan calon (paslon) yang sudah terdaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi fokus kita hanya mengawasi akun yang didaftarkan ke KPU, berdasar regulasi kami hanya memiliki kewenangan mengawasi atau memantau medsos yang didaftarkan paslon ke KPU Pamekasan,” katanya, Jumat (13/4/2018).

Sementara, jika ada akun medsos di luar yang didaftarkan ke KPU memposting kampanye hitam, ia memberikan solusi agar di laporkan ke pihak kepolisian, karena hal itu merupakan pelanggaran di luar ketentuan penyelenggara pemilihan.

“Jika ada akun itu, kami sarankan laporan ke polisi, karena itu bukan tanggungjawab kami,” tambah Saidi.

Pihaknya juga sudah menginstruksikan Panwas tingkat kecamatan hingga desa untuk bersama-sama mengawasi peredaran black campaign, khususnya di jejaring medsos. Apalagi dalam hal ini memang sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Selama ini bertebaran berbagai hal yang dinilai melanggar kesepakatan pemilu damai, khususnya dalam proses kampanye damai. Baik yang ditujukan bagi pasangan Badrut Tamam dan Raja’e (Berbaur) maupun KH Kholilurrahman dan Fathor Rohman (Kholifah), termasuk juga tim pemenangan ataupun simpatisam kedua paslon.

Bahkan kedua paslon maupun tim pendukung juga mengklaim sama-sama dirugikan dengan maraknya black campaign yang beredar di berbagai jejaring medsos. Apalagi kondisi tersebut juga menjadi bumbu negatif dalam momentum pesta demokrasi lima tahunan tingkat kabupaten yang akan digelar di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam.

Reporter: Rifqi
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan