Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Dwita Andriani

Sumenep, (Media Madura) – Masalah tambang galian C yang sempat ditutup disejumlah titik di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Timur karena diduga ilegal mengundang perhatian semua pihak. 

Tidak terkecuali dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sebab, masalah tersebut harus disikapi serius, apalagi setelah penutupan dikabarkan tetap beroperasi kembali. 

“Pemerintah tidak boleh membiarkan begitu saja, harus mengambil langkah agar persoalan yang sama tidak muncul di tempat lain,” ujar Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Dwita Andriani, Jumat (13/8/2018).

Ita, panggilan akrabnya Dwita Andriani mengatakan, Pemerintah Sumenep tidak boleh kalah terhadap pihak-pihak yang jelas melanggar hukum, seperti penambang ilegal. 

Jika memang benar ada pelanggaran yang bisa dibawa ke ranah hukum, politisi PAN ini meminta untuk menindak dengan serius, supaya tidak terus melakukan pengrusakan lingkungan di wilayah Sumenep.

“Meskipun Pemkab Sumenep tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan, Pemkab tetap harus terus berkordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya aktivitas tambang mendapat perhatian lebih serius lagi,” ungkapnya.

Lebih-lebih, sambungnya, dengan pihak penegak hukum, Pemkab juga harus berkoordinasi. Bahkan, Pemkab bisa mengambil langkah hukum dengan melaporkan pemilik atau penanggungjawab tambang itu ke pihak kepolisian.

“Sebab galian C yang ilegal jelas melanggar hukum dan itu terjadi di wilayah Sumenep,” terangnya.

Ita menilai, maraknya penambangan ilegal di Kota Sumekar karena penertiban atau penegakan hukum tidak maksimal. Oleh karena itu, memberikan tindakan keras kepada penambang nakal menjadi keniscayaan agar mereka jera.

Selama ini, aktivitas tambang ilegal di Sumenep belum mendapatkan perhatian serius. Jika disikapi dengan serius, pihaknya yakin ada efek jera sehingga para penambang nakal di Sumenep berpikir dua kali untuk melakukan aktivitas tambang ilegal.

Sementara dilain pihak, Kepala Satpol PP Sumenep, Fajar Rahman mengaku tidak akan tinggal diam dengan aktvitas tambang ilegal di Sumenep. Bahkan pihaknya akan meminta pertimbangan Sekretaris Pemerintah Daerah (Sekda) Sumenep untuk menentukan langkah yang lebih serius seperti langkah hukum.

“Disisi lain, kami juga terus berkoodinasi degan Satpol PP Pemprov Jawa Timur mengenai pencegahan dan tindakannya,” tandasnya singkat. 

Reporter: Rosy

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.