Sampang, (Media Madura) – Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman, menyatakan kasus hukum yang melibatkan dirinya sebagai terlapor sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Saat ini tinggal pelapor mencabut laporan di Mapolres Sampang.

“Kasus ini hanya kesalahpahaman, semua sudah diselesaikan dari dulu, tinggal dicabut laporan tersebut,” ujar Aulia Rahman kepada wartawan di kediamannya Jalan Raya Torjun, Senin (9/4/2018) siang.

Aulia Rahman dilaporkan tiga orang warga Kabupaten Sampang terkait kasus dugaan penipuan CPNS tahun 2015 dan kasus penggelapan uang proyek. Penyidik telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 28 Maret 2018.

Sampai saat ini, status hukum politisi Partai Demokrat ini sebagai saksi bukan ditetapkan tersangka atas kasus tersebut. Selama pemanggilan penyidik, dia menaati proses hukum yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Ilham.

“Pernah diperiksa satu kali saat pemanggilan, tapi kuasa hukum yang hadir, bagi saya kasus ini ditunggangi pihak lawan politik yang berkepentingan,” tuturnya.

Selain itu, dirinya menilai pemeriksaan penyidik tidak prosedural yakni tanpa ada lampiran izin dari Gubernur Jawa Timur.

“Polisi mau memeriksa anggota wakil rakyat harus ada persetujuan dari Gubernur, tapi ini tidak ada,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah juga menyampaikan jika anggota wakil rakyat terlibat hukum maka akan diproses dan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjaga kehormatan dewan. Hal ini sesuai aturan yang ada baik tata tertib DPRD dan PP nomor 16 tahun 2014.

Reporter: Ryan Hariyanto

Tinggalkan Balasan