Deputi Pencegahan dan Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ramah Handoko

Sumenep, (Media Madura) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi tanggapan terkait diangkatnya istri Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Nur Fitriana sebagai komisaris Bank BPRS Bhakti Sumekar.

Katanya, pengangkatan istri Bupati A. Busyro Karim sebagai komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut merupakan bentuk nepotisme.

“(Pengangkatan istri bupati sebagai Komisaris BPRS) itu pasti nepotisme,” kata Deputi Pencegahan dan Pendidikan KPK, Ramah Handoko saat di Sumenep, Minggu (8/4/2018) kemarin.

Namun begitu, Ramah berujar, KPK tidak bisa begitu saja bertindak sebelum adanya laporan dari masyarakat. “KPK butuh laporan teman-teman, kalau teman-teman tidak melapor kita tidak bisa menindak,” ujarnya.

“KPK bukan dukun, bukan pula Polisi Lalulintas yang langsung bisa menangkap jika ada yang melanggar. Kami tetap menunggu laporan, jika ada yang melapor pasti kami tindak,” sambungnya.

Menurutnya, harus ada desakan dari masyarakat kepada pihak-pihak berwenang, seperti Kejaksaan, Kepolisian, atau bahkan ke KPK untuk menyikapi persoalan tersebut.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank BPRS Bhakti Sumekar, Novi Sujatmiko memberi klarifikasi terkait pengangkatan Istri Bupati Sumenep, Nurfitriana sebagai Dewan Komisaris yang terus mendapatkan sorotan.

Novi berbicara menjawab pertanyaan saat mahasiswa melakukan aksi demontrasi ke Kantor BPRS berkenaan dengan pengangkatan Nurfitriana yang dinilai tidak tepat dan sarat nepotisme tersebut.

Menurut Novi, pengangkatan Nurfitriana sebagai dewan komisaris oleh suaminya sendiri, Bupati Sumenep, A. busyro Karim sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

Bahwa Fitri, pangilan Nurfitriana, diusulkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan sudah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Semua sudah sesuai dengan perundang-undangan, beliau diusulkan RUPS-LB dan disetujui OJK, dan yang jelas juga sudah melalui fit and proper test,” katanya, Senin (5/2/2018).

Katanya, Nurfitriana itu sudah diusulkan pada tahun 2016 lalu, tapi memang baru disetujui akhir 2017. Sehingga, sama sekali tidak terbentur dengan PP baru yang ditanda tangani Presiden RI.

Lebih lanjut ia menerangkan, dalam perseroan terbatas (PT), organ tertinggi adalah RUPS luar biasa serta pemegang saham pengendali yang memutuskan.

“Yang jelas, kami sudah menjalankan hasil RUPS-LB sebagai dasar keputusan, termasuk prihal pengangkatan Dewan Komisaris. Kalau kenapa Ibu Fitri, itu hak prerogatif pemegang saham pengendali (Bupati),” tegasnya.

Reporter : Rosy
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan