Penyidik saat keluar dari ruang Kanit I Pidana Khusus (Pidum) Polres Sampang, Kamis (5/4/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Madura, Jawa Timur, inisial AR, ditetapkan sebagai tersangka.

Politisi Partai Demokrat tersebut terlibat kasus dugaan penipuan CPNS dan penggelapan uang proyek.

Hal itu diketahui setelah dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Sampang tertanggal 29 Maret 2018 kemarin.

“Ya sudah tersangka, SPDP sudah dikirim ini dan sudah ditunjuk jaksanya,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang, Joko Suharyanto ditemui diruangannya, Kamis (5/4/2018).

Dijelaskan Joko, AR disangka dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

“Lebih jelasnya lagi silahkan tanya penyidik karena masih ranahnya polisi, kita hanya bisa menyebutkan pasalnya sesuai SPDP yang dikirim,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Hery Kusnanto membenarkan penyidik sudah mengirimkan SPDP kasus yang melibatkan oknum wakil rakyat ke Kejari. Namun, pihaknya belum menetapkan AR sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi.

“Belum ditetapkan tersangka, masih sebagai saksi tapi berkas penyidikan sudah dinaikkan,” terang Hery dibalik telepone.

Hery menyampaikan, kasus yang menyeret Ketua Komisi I DPRD Sampang itu berawal adanya laporan dari ketiga orang warga Sampang. Mereka melaporkan AR atas kasus yang berbeda.

“Dua orang terkait kasus penipuan CPNS dan satu orang kasus penggelapan uang proyek, mereka melapor ke Polres Sampang,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, pihak korban atas kasus penipuan CPNS mengalami kerugian sebesar Rp 300 juta lebih. Sedangkan, kasus uang proyek sebesar Rp 150 juta lebih.

Selama ini, terlapor tidak ada ikhtikat baik saat dilakukan pemanggilan kedua kalinya oleh penyidik.

“Kasus CPNS ini sudah lama dijanjikan terlapor sejak tahun 2015, kalau penggelapan uang proyek tahunnya lupa, yang jelas masih tahap sidik,” tandasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah, mengaku belum mengetahui tentang informasi tersebut. Sehingga, pihaknya tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih menunggu perkembangan penyidikan lebih lanjut.

Hanya saja, jika anggota wakil rakyat terlibat hukum maka akan diproses dan ditindak lanjuti oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjaga kehormatan dewan.

“Saya kurang tahu soal itu, tapi kita liat dulu statusnya tersangka atau saksi, kalau tersangka kapasitasnya seperti apa dan tuntutannya berapa apakah diatas lima tahun, semua ada aturanya baik tata tertib DPRD dan PP nomor 16 tahun 2014,” tutupnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.