Ketua FPM, Asep Irama (batik)

Sumenep, (Media Madura) – Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama ikut angkat bicara perihal selisih angka impor garam industri di tahun 2018 yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi antara beberapa kementerian dan lembaga yang membahas impor garam di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Jumat, (19/01/2018) muncul angka berbeda tentang jumlah kebutuhan impor garam yang diusulkan KKP dengan Kemenperin.

KKP mengusulkan volume impor yang jauh lebih rendah, yaitu sebesar 2,2 juta ton per tahun. Sementara, jika mengacu usulan Kemenperin yang berdasarkan konsumsi garam kalangan industri, jumlah yang diimpor seharusnya 3,7 juta ton.

Kemenko Perekonomian memutuskan kouta impor garam hanya menghitung kebutuhan garam nasional 3,9 juta ton dikurangi stok awal sisa tahun lalu sebesar 349.5050 ton, sehingga keluar angka 3,6 juta ton. Kemenko Perekonomian juga mengabaikan proyeksi produksi garam rakyat di tahun 2018.

Menurut Asep, volume impor yang diusulkan KKP lebih masuk akal jika dibandingkan dengan angka impor garam yang direkomendasikan Kemenperin.

Asep menyesalkan langkah Kemenperin yang tidak mempertimbangkan produksi garam lokal. Padahal secara siklus tahunan, petani garam akan mulai panen pada bulan Juli-November. Tahun ini perkiraan produksi tahun 2018 sebesar 1,5 juta ton sampai 1,7 juta ton per tahun.

“Karena asumsi produksi lokal tidak masuk dalam pertimbangan impor, maka dikhawatirkan akan merembet di pasaran dan membuat harga garam petambak lokal jatuh. Maka patut diduga besarnya angka impor garam bagian dari siasat pemerintah untuk membunuh petani lokal,” kata Asep, Senin, (02/04/2018).

Hilangnya Kewenangan KKP

Asep juga menyoroti tidak dilibatkannya KKP dalam menentukan jumlah kouta impor garam. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang diterbitkan pada 15 Maret lalu.

PP Impor Garam tersebut menghapus kewenangan KKP sebagai kementerian teknis dalam memberikan rekomendasi impor garam industri. Kewenangan itu kemudian dialihkan kepada Kemenperin.

“Hilangnya kewenangan KKP untuk ikut serta memberikan usulan terkait volume impor garam menjadi sinyalemen ketidak berpihakan pemerintah terhadap pemberdayaan petani garam lokal. Ini sangat disayangkan,” tegas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta tersebut.

Asep menilai PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Dalam Pasal 37 Ayat (3) UU No. 7/2016 disebutkan: “Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari menteri.” 

Aturan ini kemudian menempatkan KKP sebagai kementerian teknis berwenang memberikan rekomendasi impor garam.

Sedangkan dalam PP Impor Garam Pasal 3 Ayat (2) tentang mekanisme pengendalian, Kemenperin disebut yang berwenang memberikan rekomendasi.

“Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong Industri, penetapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan pemerintah ini diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian,” ucapnya.

“PP Impor Garam selain menghilangkan kewenangan KKP, juga merupakan potret buram terhadap petani garam lokal, sehingga DPR harus mendesak pemerintah agar PP tersebut segera dicabut,” terang pemuda asli Pulau Giliraja Sumenep tersebut.

Asep juga menyayangkan proses kebijakan impor garam yang tidak transparan dan cepat berubah karena didesak oleh kepentingan industri. Persoalan garam, kata Asep tidak hanya harus melihat kepentingan industri, namun juga para petambak garam.

“(Menteri Koordinator Kemaritiman) Luhut pernah melempar argumen jika yang tahu garam hanya Kemenperin. Itu tidak benar, petani garam lebih tahu masalah garam. Jadi kalau berbicara jangan sampai menyakiti petani garam. Bicara harus pakai perasaan dan hati.” ungkapnya.

“Impor garam di tahun 2018 merupakan impor terbesar sepanjang sejarah. Tentu kebijakan impor ini menjadi pukulan telak bagi petani garam lokal di tengah upaya KKP bersama PT Garam untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi garam lokal,” tandas Asep.

Ia menyebut, hingga kini, realisasi impor garam telah mencapai 3,04 juta ton dari kouta 3,7 juta ton. Realisasi izin impor garam pertama kali terjadi pada tanggal 4 Januari 2018 sebanyak 2,37 juta ton.

Kemudian izin impor garam sebanyak 676 ribu ton kembali dikeluarkan pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.