Ketua KPU Kabupaten Pamekasan, Mohammad Hamzah

Pamekasan, (Media Madura) – Alat peraga kampanye (APK) pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur banyak tidak mengantongi izin. KPU menyebut penertiban APK tak berizin tersebut menjadi wewenang Panwaslu.

“Untuk APK yang masih terpasang itu semuanya adalah kewenangan Panwaslu yang nantinya mereka akan berkoordinasi dengan Satpol PP apakah itu harus diturunkan atau tidak, karena ada juga dari pemerintah daerah yang sudah berizin. Tapi untuk APK yang sudah berizin mungkin mereka tidak akan menertibkan,” kata Ketua KPU Kabupaten Pamekasan, Mohammad Hamzah, Kamis (15/3/2018).

Menurutnya, KPU hanya berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan titik-titik yang ditempati untuk dijadikan pemasangan APK kedua paslon.

“Terkait masalah penurunan apakah itu harus ditertibkan atau tidak sudah menjadi wewenang dari Panwaslu,” pungkasnya.

Reporter: Zubaidi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan