Mahasiswa Se Jatim Gelar Aksi Tolak UU MD3 dan Kenaikan Harga BBM di Pamekasan

Puluhan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) saat menggelar aksi di Arek Lancor, Senin (26/2/2018).

Pamekasan, (Media Madura) – Puluhan mahasiswa dari BEM dan DEMA Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se Jawa Timur menggelar aksi damai menolak UU MD3 dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di monumen Arek Lancor Kabupaten Pamekasan, Madura, Senin (26/2/2018).

Menurut mereka dengan disahkannya UU MD3 oleh Menteri Hukum dan Ham (MENKUMHAM) Yasonna Lauli beberapa waktu lalu telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.

Inisiatif DPR yang merivisi UU MD3 perubahan kedua UU NO 17 Tahun 2014 tentang MD3 terdapat seberapa pasal yang terindikasi denga kriminalisasi demokrasi, dimana rakyat tidak lagi ada kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya.

“DPR ini adalah representasi dari rakyat, lalu bagaimana mungkin mereka anti kritik dengan dalih merendahkan martabatnya,” tegas Moh. Wasik salah satu orator dalam aksi damai tersebut.

Dia menambahkan, kalau DPR adalah lembaga kemasyarakatan dengan 54 persen paling korup di Indonesia. Hal itu dibuktikan dari rilis yang dilakukan oleh Global Corruption Barometer (GBC).

“Maka kami menolak secara tegas disahkannya UU MD3 tersebut, karena itu dapat mengekang kebebasan masyarakat untuk berpendapat dalam sistem demokrasi,” lanjutnya

Selain itu, mereka juga sangat menyanyangkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Tentu kebijakan itu berdampak buruk bagi masyarakat, utamanya rakyat miskin. Penderitaan mereka semakin bertambah seiring harga-harga kebutuhan lain ikut naik.

Pemerintah telah menaikkan harga BBM pada tanggal 24 Februari 2018. Pemerintah menaikkan Harga Premium, Solar & Pertamax Series, Pertalite, Pertamax, Dex, Dexlite. Pertamina yang semula harganya 10.000 naik sebesar 750, Pertamax 92 yang semula 8.900 naik 300 rupiah Pertamax TURBO 98 yang semula 10.100 naik 500 rupiah, Pertamax Tacing 42.000, Pertalite 7.600 dan Dexlite yang semula 8.100 naik 600 rupiah.

“Dengan adanya kenaikan tersebut, mengakibatkan daya beli masyarakat merosot. Dan jumlah penduduk miskin makin besar. Sebab, transportasi dan belanja BBM telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat,” tambahnya.

Kondisi tersebut membuat mereka mendesak pemerintah untuk merealisasikan penurunan harga BBM sesuai dengan pengelolaan BBM yang profesional, efesien, tidak ada unsur tindakan korupsi demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Reporter: Zubaidi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.