Sumenep, (Media Madura) – Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Penegak Pilar Bangsa dan sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Bluto, Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Mereka datang guna menyamakan persepsi terkait pengurusan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) lantaran selama ini kerap diwarnai gonjang-ganjing pungutan liar.

Terlebih baru-baru ini program nasional badan pertanahan ini menjadi atensi khusus sejumlah aktivis, bahkan Kejari telah memeriksa dua Kepala Desa karena dugaan pungli Prona tersebut.

Untuk itu, mereka berbondong-bondong mendatangi kantor Kejari untuk meminta agar urusan prona diberi pengecualian oleh penegak hukum, karena kondisi di bawah dinilai tidak sesuai dengan aturan yang dilahirkan dalam surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Koordinator Penegak Pilar Bangsa, Edy Junaidi mengatakan, berdasarkan SKB Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah.

“Dari SKB itu , biayanya hanya Rp 150.000,- dengan empat patok dan dua materai, tapi itu di kota. Sementara untuk operasional di lapangan, karena yang digunakan di Madura bukan kavling, maka biayanya pasti lebih,” katanya.

Bahkan menurut Edi, untuk patok bisa mencapai lima sampai delapan, dan materainya bisa membutuhkan tujuh hingga delapan.

“Itu sudah tidak sesuai dengan SKB tersebut, lalu dari mana biasa itu didapatkan, yang jelas ditanggung oleh pemilik lahan, apa itu disebut pungli,” ungkapnya dengan nada bertanya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Bluto, Warid. Katanya, pemerintah desa tidak terlalu berharap adanya program seperti itu jika ujung-ujungnya akan berurusan dengan hukum.

“Pada dasarnya kami tidak butuh, karena jika warga butuh legalitas tanah, biar ngurus sendiri, dengan biaya sendiri pula. Itu kan tidak resiko ke kami (Kepala Desa),” ujarnya di depan Kejari.

Untuk itu, dirinya bersama belasan Kepala Desa yang turut hadir dalam audiensi itu, berharap ada atensi khusus dari Kejari Sumenep masalah biaya prona tersebut. 

“Kita butuh perhatian dari Kejari, agar ini tidak dikategorikan sebagai pungli,” tandasnya.

Namun, Kepala Kejari Sumenep, Bambang Panca Wahyudi Hariadi, malah enggan berkomentar banyak terkait permintaan sejumlah aktivis dan para Kepala Desa tentang biaya prona yang diluar ketentuan SKB tiga menteri itu.

“Sebagai penegak hukum, kami harus menjalankan ketentuan sesuai aturan,” ucapnya singkat kepada sejumlah wartawan.

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.