Pamekasan, (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mendukung nelayan menolak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) nomor 2 tahun 2015.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail menyatakan satu suara dengan tuntutan para nelayan, yaitu meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mencabut larangan menggunakan alat cantrang sebagai alat penangkap ikan.

“Kami setuju larangan cantrang dicabut, kami dan seluruh anggota DPRD satu suara dengan kalian (nelayan),” katanya, Senin (8/1/2018).

Ditambahkan oleh Politikus Muda Partai Demokrat itu, dirinya dan 44 anggota DPRD lainnya berkomitmen mengawal persoalan itu hingga tuntas, bahkan ia berjanji menyampaikan aspirasi mereka ke Kementerian hingga ke Presiden RI.

“Tuntutan nelayan akan segera kami sampaikan ke kementerian atau langsung ke Presiden. Sekali lagi, kami setuju pemerintah mencabut larangan tersebut,” tambah Ismail.

Ismail mengaku heran kenapa pemerintah melarang nelayan menggunakan alat tersebut, padahal belum tentu alat yang digunakan merusak ekosistem laut termasuk terumbu karang.

“Laut kita ini kaya, kenapa pemerintah melarang menangkap ikan milik kita sendiri. Sementara banyak nelayan asing berkeliaran di laut kita,” ungkap Ismail.

“Kami berharap pemerintah mencabut larangan ini, karena jelas merugikan nelayan,” tutup Ismail.

Reporter: Rifqi
Editor: Ahmadi

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.