Mantan Komisioner Panwaskab Sumenep Ragukan Kemampuan Komisioner Panwaskab

Kantor Panwaskab Sumenep

Sumenep, (Media Madura) – Sekretaris Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD) Jawa Timur, Zamrud Khan meragukan kemampuan tiga Komisioner Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Sumenep, Madura, Jawa Timur yang saat ini menjabat. 

Mantan Komisioner Panwaskab periode lalu itu meragukan kemampuan baik dari sisi ilmu pengetahuan (Sain) maupun kemampuan (Knowledge) dalam memahami undang-undang kepemiluan. 

“Terus terang saya prihatin dengan komposisi (Panswas) sekarang, baik level Kabupaten ataupun Kecamatan,” ungkap Zamrud, Selasa (24/10/2017).

Alasan dirinya ragu dengan kemampuan Panwas, salah satunya alasan karena komisioner Panwaslu merupakan pandatang baru. Sehingga pasti membutuhkan waktu lama untuk memahami UU yang berkaitan kepemiluan. 

“Apalagi Undang-undang yang baru disahkan, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Kepemiluan cukup rumit, butuh waktu untuk dapat memahaminya,” sambungnya.

Dalam UU tersebut, terang Zamrud, terdapat beberapa item yang harus dipahami, diantaranya tentang penyelenggaraan Pimiligan Gubenur (Pilkada), Pimilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan Presiden.

“Meskipun diadakan Bimtek tidak menjamin 100 persen bisa faham. Karena untuk memahami subtansi UU itu butuh waktu yang tidak sebentar,” tegasnya. 

Keraguan Zamrud berbanding lurus dengan proses pemilihan pengawas tingkat kecamatan yang kisruh. Timbul kecuriaan publik bahwa rekruitmen tidak digelar secara profesional.

“Panwascam dan Panwaskab itu ujung tombak Pemilu. Kami malahkhawatir nanti saat pemilihan Gubernur menyisakan masalah,” ujarnya menanggapi kisruh rekruitmen Panwascam. 

Namun demikian, pihaknya tetap menghormati hasil rekrutmen yang sudah diumumkan Panwaskab. Selain telah melalui tahapan, yang masuk tiga besar merupakan hasil keputusan. 

“Nah oleh karena itu kita harus berfikir positif, dan mari kita kawal bersama. Jika ada pelanggaran silahkan laporkan saja ke Bawaslu Propinsi, Pusat maupun ke DKPP. Karena itu dibenarkan oleh UU,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Panwaskab Sumenep, Hosnan Hermawan saat mencoba dikonfirmasi dua nomor telepon genggamnya malah tidak bisa dihubungi. Sementara komisioner Panwaskab lainnya, Imam Syafi’i dihubungi via Whatapps juga tidak direspons. 

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.