Sampang, 8/9 (Media Madura) – Memasuki triwulan ketiga di bulan Juli tahun 2017, pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang belum mampu mencapai target. Saat ini hanya terealisasi 50,61 persen atau Rp 67.582.989.596 dari target PAD yang ditentukan sebesar Rp 133.545.721.725.

OPD yang belum mencapai target 58 persen sampai saat ini, antara lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Prindustrian (Disperdagprin), Dinas Pertanian (Disperta), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), DPMPTSP, Diskominfo, dan 13 Kecamatan di Sampang.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang M. Zurqoni, mengatakan semestinya pada bulan Juli-Agustus 2017 ini normal target realisasi PAD di sejumlah OPD harus mencapai 58 persen.

“Diprediksi realisasi PAD tahun ini tidak akan memenuhi target PAD, makanya setiap OPD harus menggenjot realisasi pendapatannya,” ucap M Zurqoni, Jumat (8/9/2017).

Tak hanya itu, berdasarkan catatan BPPKAD Sampang realisasi PAD cenderung menurun setiap tahunnya. Termasuk di tahun ini terjun bebas pendapatan yang sudah ditentukan.

Di tahun 2015, target PAD senilai Rp 121.247.964.800, hanya di tahun itu mampu melebihi target. Realisasi PAD 2015 mencapai Rp 142.512.555.663 atau jika dipresentase sebesar 117,54 persen.

Sementara tahun 2016, realisasi PAD mencapai Rp 135.785.953.318 atau 98,8 persen dari target PAD sebesar Rp 137.906.230.923.

“Kami sampai saat ini belum melakukan rekonsiliasi target dan realisasi pada Agustus, tapi ya itu tadi realisasi PAD tahun ini tidak bakal memenuhi target,” katanya.

Selain itu, lanjut M. Zurqoni, setiap tahunnya, jenis kontribusi realisasi PAD dari OPD tertinggi berada di Dinkes, RSUD, dan BPPKAD Sampang. Itu tercatat dalam perolehan PAD pada 2016 lalu.

Realisasi PAD dari Dinkes melalui penerimaan dana kapitasi JKN fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dengan sumbangan PAD sebesar Rp 44.374.268.500. Disusul RSUD Sampang melalui Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp 41.941.436.500. Serta BPPKAD Sampang melalui Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah Rp 11.909.836.969.

Sedangkan jenis kontribusi realisasi OPD terendah juga berada di BPPKAD, Dishub, DLH, dan Dinas Perikanan. Pajak hiburan yang dikelola BPPKAD hanya Rp 945.000 setahun. Lalu Dishub melalui Retribusi Izin Trayek hanya menyumbang PAD Rp 2.255.000.

Selain itu, Dinas Perikanan melalui retribusi izin perikanan hanya mendapatkan PAD Rp 2.722.000. Serta DLH melalui retribusi penyedotan kakus dengan sumbangan PAD Rp 9.000.000.

”Kalau secara presentase, memang tinggi. Tapi perolehan PAD-nya, paling rendah. Tidak mampu mencapai ratusan juta atau bahkan miliaran,” pungkasnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan