Pamekasan, 15/6 (Media Madura) – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Moch Tarsun, tidak tegas menyikapi kebijakan Full Day School yang bakal diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy.
Moch Tarsun menganggap kebijakan itu rawan bertentangan dengan kearifan lokal Pamekasan. Salah satu dampak jika kebijakan full day school diterapkan, jam sekolah Madrasah Diniah (Madin) yang fokos pada pendidikan keagamaan, di sore hari, akan terganggu.
“Secara pribadi keberatan dengan rencana kebijakan penerapan full day school itu,” kata Tarsun, Kamis (15/6/2017).
Namun disisi lain, sebagai abdi negara, dirinya menyatakan akan tetap melaksanakan kebijakan pemerintah, jika kebijakan itu diberlakukan.
Tarsun menilai, rencana penerapan itu hanyalah sebatas wacana belaka, pasalnya sampai saat ini instansinya belum mendapat surat resmi dari Kemendikbud.
”Tetapi, sampai saat ini belum menerima edaran dari Kemendikbud. Jadi, saya pikir itu masih sebatas wacana,” tambahnya.
Sebelumnya, penerapan masuk sekolah mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan lima hari aktif, mendapat penolakan dari berbagai pihak, mulai praktisi pendidikan, DPRD hingga DPR RI Dapil Madura.
Penolakan tegas disampaikan oleh salah satu dosen STAIN Pamekasan, Atiqullah. Ia menilai rencana Kemendikbud itu sangat memberatkan bagi masyarakat pesantren. Kebijakan itu dianggap mengganggu terhadap program pendidikan agama dan keagamaan yang telah eksis di masyarakat.
“Sebaiknya Mendikbud tidak perlu memadatkan kegiatan pendidikan dalam waktu 5 hari sekolah karena alasan berlibur bersama orang tua. Perlu dipahami bersama bahwa pendidikan itu adalah proses transformasi pengetahuan dan penanaman nilai-nilai,karakter anak-anak bangsa,” katanya tegas.
Hal senada dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail. Menurut Ismail, mayoritas masyarakat di Madura tidak hanya menempuh pendidikan formal saja. Melainkan juga bersekolah di madin pada sore hari.
”Kalau kemudian sekolah sehari penuh dari pukul 07.00–16.00, maka banyak anak didik yang tidak bisa sekolah diniyah,” ujarnya.
Dijelaskan Ismail, madin di Madura sangat berarti bagi masyarakat, karena melalui pendidikan keagamaan itulah, karakter anak didik dibentuk.
“Madin tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga akhlak, budaya, moral, dan agama. Sementara madrasah diniyah itu dilaksanakan mulai pukul 14.00–17.00,” tegasnya.
Bahkan, anggota DPR RI, KH Kholilurrahman juga buka suara menanggapi persoalan tetsrbut. Ia mengatakan kebijakan full day school saat ini masih kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah pelaksanaan madrasah diniyah tidak mendapat waktu, sehingga kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Ada masyarakat yang sudah siap dan ada yang tidak siap melaksanakan full day school ini. Makanya pemerintah harus mengkaji ulang,” pintanya.
Reporter: Rifqi
Editor: Ahmadi
