Sumenep, 8/6 (Media Madura) – Masalah kesejahteraan karwayan sebuah perusahaan mulai menjadi sorotan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. 

Bukan tanpa alasan, dari sebanyak 565 perusahaan yang beroperasi Sumenep, ternyata hanya sedikit perusahaan yang menggaji karyawannya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Industrial dan Syarat Kerja Disnakertrans Sumenep. Bahwa, sampai saat ini memang masih banyak perusahaan yang belum memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

“Tapi sudah kami beri peringatkan, jika perusahaan selama tiga kali dikasih peringatan secara tertulis tidak mengindahkan, maka izinnya akan dicabut oleh pemerintah,” kata Kamarul Alam, Kamis (8/6/2017).

Namun demikian, hingga detik ini masih belum ada perusahaan yang izinnya dicabut karena tidak memberikan gaji sesuai UMK, tapi pihaknya akan terus mengawasi. 

“Saat kami mensosialisasikan besaran UMK 2017 kepada perusahaan, memang belum ada perusahaan yang mengaku tidak mampu memberikan upah sesuai UMK,” terangnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 121 tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017, UMK Kabupaten Sumenep tahun 2017 sebesar Rp 1.513.335.

“Harusnya semua perusahaan memberikan gaji karyawan tidak kurang dari angka tersebut, kalau lebih ya silahkan,” tukasnya.

Penulis: Rosy
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan