Sampang, 4/6 (Media Madura) – Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman ikut menanggapi penangkapan delapan pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Kabupaten Sampang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim saber pungli Polres Sampang.

Aulia meminta polisi terus menindaklanjuti dan memproses secara hukum kasus dugaan korupsi manipulasi karcis hewan sapi di Pasar Margalela itu. Mengingat, kasus tersebut telah melibatkan tiga PNS dan lima staf Disperdagprin Sampang.

“Penanganan hukum Polres Sampang ini dipertanyakan, jangan sampai kasusnya hilang ditelan alam seperti kasus sebelumnya yaitu penangkapan 11 pejabat hasil OTT terkait perizinan,” katanya, Minggu (4/6/2017).

Politisi Partai Demokrat itu mengaku akan segera berkordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Mabes Polri terkait penanganan hukum di Sampang. Ia tak ingin proses hukum ditangani Polres Sampang menjadi perbincangan umum.

“Kalau sudah terbukti harus diungkap sampai keakar-akarnya kasus itu, polisi jangan tebang pilih,” tegasnya.

Selain itu, Aulia menilai, adanya praktik dugaan korupsi manipulasi karcis pasar sudah diketahui oleh pimpinan dinas terkait. Pasalnya, tidak mungkin bawahan dan staf melakukan pungli yang menyebabkan kerugian negara tanpa ada perintah langsung dari pimpinan.

“Ini juga cambuk bagi kinerja pemerintahan yang lemah, kalau ada PNS di Sampang terlibat kasus korupsi harus ada tindakan tegas, pucuk pimpinan daerah harus evaluasi para abdi negaranya,” jelasnya.

Sekedar diketahui, delapan pegawai Disperdagprin berhasil diamankan hasil OTT Polres Sampang atas dugaan kasus korupsi manipulasi karcis pasar hewan pada Kamis (1/6/2017) kemarin. Walaupun saat ini mereka ditetapkan sebagai tersangka, namun statusnya hanya menjadi tahanan kota atau wajib lapor.

Delapan tersangka itu, diantaranya Sukandar merupakan kordinator pasar hewan, lalu Munawir, Abu Yamin, Surjanto, Taufik Rochman, Suradi, Fathorrosi dan Atnawi.

Modus yang digunakan tersangka yakni dengan memanipulasi karcis masuk pasar hewan, sehingga jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan karcis yang terjual. Untuk satu karcis hewan seharga Rp 10.000 sesuai aturan Pemkab Sampang.

Mereka dikenakan pasal 5 ayat 2 jo pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan