Sumenep, 6/4 (Media Madura) – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dinilai terlalu pelit dalam mengalokasikan anggaran kelistrikan. Pasalnya, pada tahun 2017 ini anggaran untuk menambah jaringan listrik hanya Rp 7 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran tersebut dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan masyarakat Sumenep terhadap listrik, sebagaimana disampaikan Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama dalam rilis tertulisnya.

Menurut Asep, sekalipun ada kenaikan dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp 3,1 miliar, anggaran tersebut masih di bawah Kabupaten Sampang dan Pamekasan.

Padahal postur APBD Sumenep tahun 2016 menyentuh angka Rp 2 triliun, tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Madura.

“Tahun 2016 misalnya Kabupaten Sampang alokasi anggaran untuk pengadaan jaringan listrik mencapai Rp 12 miliar, tipis jika dibandingkan dengan Kabupaten Pamekasan yang menyentuh angka Rp 15 miliar,” kata Asep, Kamis (6/4/2017). 

Dengan jumlah APBD Sumenep tahun 2017 yang di atas Rp 2 triliun, kata Asep idealnya anggaran untuk menambah jaringan listrik antara Rp 20 miliar sampai Rp 25 miliar.

“Di Sumenep jika dilihat dari rasio pengguna listrik PLN dan non PLN seperti pemamfaat program panel tenaga surya terpusat dan pembangkit listrik tenaga disel (PLTD) berada kisaran di angka 52,48% dari 322.393 rumah tangga,” terang Asep.

Sehingga kata Asep, anggaran tersebut sangat kecil untuk mempercepat agar masyarakat segera menikmati aliran listrik. Apalagi dari jumlah itu harus dibagi antara kepulauan dan daratan.

Asep membeberkan, selama ini untuk daerah kepulauan ada sekitar 42 dari 48 pulau berpenghuni yang belum menikmati aliran listrik.

“Kalau untuk tahun anggaran berikutnya (2018) tidak kenaikan secara signifikan, maka dalam sepuluh sampai lima belas tahun ke depan daerah kepulauan tetap akan gelap,” papar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno itu.

Asep mencontohkan untuk Kepulauan Gili Genting saja diproyeksikan membutuhkan anggaran Rp 8 miliar. Bahkan Pulau Raas membutuhkan anggaran sebesar Rp 43 miliar untuk pengadaan listrik.

“Tetapi kenyataannya kan dalam setiap masa anggaran jumlah untuk pengadaan listrik kenaikannya tidak signifikan. Itu hanya untuk pengadaan listrik, belum termasuk anggaran pembangunan insfrastruktur seperti jalan yang tahun ini anggarannya juga menurun. Ini kan aneh,” tegas Asep.

Asep menjelaskan bahwa listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerangan saja. Selain itu untuk menggerakkan berbagai aktifitas ekonomi masyarakat, seperti home industri yang sangat bergantung kepada pasokan listrik.

“Akibat minimnya pasokan listrik terutama di daerah kepulauan, optimalisasi potensi lokal sebagai roda perekonomian masyarakat berbasis kekayaan alam belum dapat digerakkan dengan baik,” tandas Asep.

Penulis : Rosy
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan