Sampang, 7/3 (Media Madura) – Sejumlah perwakilan Kelompok Tani (Poktan) di masing-masing kecamatan didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan audensi ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Selasa (7/3/2017) siang, pukul 12.00 WIB.

Dalam pertemuan itu mereka membahas karut-marutnya sektor pertanian di wilayah Kabupaten Sampang, tanpa ada tindakan serius dan pengawasan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian. Seperti SK Bupati Sampang nomor 188.45/605/KEP/434.013/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 tentang penetapan nama-nama Poktan, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani, dan Kelompok Taruna Tani. Termasuk pelaksanaan program asuransi padi, serta asuransi sapi.

Perwakilan Poktan Moh Salim sekaligus Ketua Pemuda Bahari Nusantara Sampang, mengatakan adanya penetapan nama-nama kelompok tani yang mempunyai SK Bupati Sampang tersebut terindikasi terjadi nepotisme di internal poktan, banyak ditemukan anggota kelompok tani fiktif.

“Struktur organisasi poktan ini banyak ditemukan jika diduduki oleh orang-orang dari keluarga kepala desa, sedangkan poktan yang proaktif justru tidak tercantum SK Bupati sehingga tidak dapat bantuan dari pemerintah, juga sebaliknya ada SK Bupati tapi tidak proaktif,” ujarnya.

Hal senada disampaikan perwakilan Poktan lainnya, Tamsul sekaligus Sekretaris Jaka Jatim. Ia meminta Pemkab Sampang segera memverifikasi ulang terhadap penetapan nama-nama Poktan, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani, dan Taruna Tani, yang mempunyai SK Bupati.

Selain itu, pemerintah diminta bisa mengakomodir kepentingan petani dengan memberikan standarisasi tentang pembentukan Poktan ber-SK Bupati Sampang. Hal itu penting dilakukan guna mendapatkan bantuan baik yang menggunakan dana dari APBD maupun APBN.

“Semoga nantinya tidak ada lagi perselisihan poktan dibawah, sehingga sama-sama punya hak apa yang diinginkan petani sesuai kebutuhan pertanian di masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sampang Hary Soeyanto, mengaku akan mempelajari persoalan SK Bupati Sampang terhadap penetapan nama-nama Poktan yang terindikasi terjadi nepotisme dan anggotanya banyak fiktif.

“Kalau perlu nanti akan direvisi secepatnya,” tegas Hary di hadapan perwakilan Poktan dan LSM.

Hary menambahkan, persoalan asuransi padi dan sapi sudah menjadi pembahasan di tingkat Kabupaten. Bahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk para petani dengan melakukan sosialisasi asuransi pertanian tersebut.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan