Oleh : Esa Arif As

Menjelang Pilkada serentak yang akan digelar pada tahun 2018 mendatang di sejumlah kabupaten di Jawa Timur, khususnya di Madura, banyak bermunculan politikus yang mencoba peruntungan dengan mencitrakan diri sebagai tokoh. Membranding diri dengan berbagai pola, baliho, spanduk media sosial dan berbagai media lainnya. Hal itu sah dilakukan guna memperkenalkan diri kepada masyarakat luas sebagai pemilik suara sah dalam sistem negara demokrasi, sebab tingginya popularitas selalu berbanding lurus dengan tingginya elektabilitas.

Di era keterbukaan, politik yang modern dan majunya tekhnologi informasi saat ini, segalanya bisa menjadi mungkin. Bahkan sosok yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam kancah politik mendadak tenar dan mampu mencuri perhatian, meskipun dalam proses memperkenalkan diri itu masih tanpa konsep yang matang, program kerja yang kongkrit bahkan terkesan serampangan. Tetapi itulah sisi lain dari cerita bersambung tentang pencitraan politisi kita.

Bermunculannya sebagian politikus baru saat ini cenderung tidak melalui jalur kepartaian, bukan kader idiologis partai yang terdidik berjenjang, tetapi lebih bersifat personal. Atau mungkin politisi muda kita saat ini lebih nyaman bermain politik sumbu pendek, instan dan cepat meskipun secara visi arahnya tak sekompas dengan partai.

Dari kondisi ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari partai. Pertama, partai politik bisa diartikan tidak lagi menjadi gerbong besar yang efektif dan bisa menciptakan, mencitrakan tokoh berkualitas yang bisa menjadi pemimpin.

Kedua, partai politik seolah tidak memiliki sistem untuk membuat kadernya menjadi tokoh hebat, populer dan dikenal banyak orang sehingga dianggap layak untuk jadi pemimpin.

Ketiga, partai politik mempunyai jarak dengan rakyat sehingga tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin, pencitraannya menghindari partai.

Fenomena ini perlu menjadi evaluasi bersama partai politik, sekalipun kedudukan partai politik secara konstitusional berfungsi sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal dan mempunyai hak beraktifitas merebut serta mempertahankan kekuasaan politik. Faktanya tidak sedikit tokoh non partai yang bisa tampil gagah di panggung politik meski tidak dididik dan ditempa oleh partai.

Jika hal ini tidak diseriusi, maka suatu saat nanti partai politik hanya akan menjadi kendaraan sebagai syarat administratif untuk mendaftar ke KPU, selebihnya fungsinya tidak nyata dan kondisi ini sangat berbahaya bagi laju demokrasi kita.

*Penulis adalah direktur mediamadura.com.

Tinggalkan Balasan