Pamekasan, 19/1 (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berjanji akan meminta pertanggungjawaban bupati dan jajaran SKPD, soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hanya terserap 83 persen dari total anggaran Rp. 2,1 triliun.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris, mengatakan, realisasi APBD setiap tahunnya seharusnya mengalami peningkatan bukan malah sebaliknya.

“Harusnya selalu naik bukan malah turun, APBD kita di tahun 2015 terserap 87 persen, sedangkan di tahun 2016 menurun jadi 83 persen,” katanya, Kamis (19/1/2017).

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menambahkan, pemerintah pusat menekan kepada pemerintah daerah agar mensegarakan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan dalam APBD agar kepentingan atau kebutuhan rakyat dapat terlayani dengan baik dan cepat.

“Kami akan minta pertanggungjawaban bupati dan jajarannya, kenapa APBD 2016 yang tidak terserap cukup besar,” tambah Suli.

Dengan tingginya dana yang tidak terlaksana itu, Suli mengaku heran. Sebab hampir setiap pertemuan atau sidang paripurna, selalu menngingatkan kepada semua pengguna anggaran agar menuntaskan program yang sudah terencana.

Beberapa hari yang lalu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Taufikurrahman, mengakui bahwa serapan APBD di tahun 2016 sebesar Rp 2,1 triliun terserap hanya Rp 1,79 triliun. Dari jumlah itu yang terealisasi sebanyak 83,16 persen. jika dibanding realiasi di tahun 2015 serapan tersebut menurun.

Reporter: Rifqi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan