Sumenep, 10/1 (Media Madura) – Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, A Busyro Karim baru saja melantik tiga jabatan tinggi Pratama, yakni posisi Sekdakab Hadi Soetarto, Inspektur M Idris dan Kepala BKPP dan Pengembangan SDM Titik Suryati.
Namun, satu penempatan posisi dikritik keras oleh aktifis Sumenep Corruption Wach (SCW) Junaidi yaitu Sekdakab. Dia menilai, posisi ketiga di pemerintahan itu tidak layak masih diduduki Hadi Soetarto.
“Saya kira jabatan Hadi Soetarto sebagai Sekdakab tidak layak diperpanjang,” kata Junaidi, Selasa (10/1/2017).
Junaidi beralasan, bahwa selama menjabat Sekda, Hadi Soetarto dinilai kurang tegas dalam menata kedisiplinan PNS di lingkungan Pemkab setempat.
“Sosok pimpinan PNS itu harus tegas, karena jika tidak, hanya akan menyuburkan dinas-dinas nakal,” sambungnya.
Sebagai bukti ketidak tegasan Hadi Soetarto, dia mencontohkan, sejumlah pelanggaran yang pihaknya sempat laporkan terkesan masih diulang, misalnya Dinkes yang sering memecah proyek menjadi kecil-kecil untuk penunjukan dan Disidik yang masih rawan pungli.
“Selain itu, kalau kita amati, selama menjabat Sekda tidak menunjukkan prestasi untuk kemajuan Sumenep,” kritiknya pedas.
Yang paling fatal menurut dia, adalah dari sisi manajemen keuangan yang selama beberapa tahun Sumenep hanya mentok di opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Ini sebagian besar tanggung jawab Sekda sebagai ketua Banggar. Karena indiaktornya banyak dan membuktikan kapabilitasnya lema. Maka, Bupati harus mempertimbangkan ulang,” pintanya.
Sementara itu, Busyro Karim dalam sambutannya hanya meminta para pejabat yang ia lantik lagar ebih serius dalam bekerja dan amanah dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan Sumenep lebih bagus.
Penulis: Rosy
Editor: Ahmadi
