Jakarta, (Media Madura) – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari, mengecam dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede.
Ia menegaskan, jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk pejabat publik.
“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Siapa pun yang diduga terlibat dalam tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jabatan publik bukan alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus di hadapan hukum,” ungkap Hj. Ansari.
Menurutnya, dugaan kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Terlebih, apabila perkara tersebut melibatkan relasi kuasa antara pejabat dengan masyarakat.
Hj. Ansari menilai, posisi dan kewenangan seseorang tidak boleh digunakan untuk menekan, mengintimidasi, ataupun memanfaatkan kerentanan orang lain. Karena itu, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi.
Ia juga meminta agar kepentingan serta keselamatan korban menjadi perhatian utama. Korban harus mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan jaminan keamanan selama menjalani proses hukum.
Lebih lanjut, Hj. Ansari mendorong pemerintah melalui kementerian terkait agar mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendamping untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh.
“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau ketakutan untuk mencari keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mencegah terjadinya intimidasi,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mendorong kepolisian agar mengusut laporan tersebut secara serius, objektif, dan profesional. Seluruh proses pemeriksaan harus dilakukan dengan tetap menghormati hak korban, menjaga kerahasiaan identitasnya, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kasus ini mencuat setelah seorang mahasiswi berinisial RWM (21) melaporkan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Perkara tersebut masih harus ditangani melalui proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT telah memberikan pendampingan kepada RWM. Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, menyampaikan bahwa kondisi korban yang sempat mengalami trauma berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan dan perlindungan.
Hj. Ansari berharap penanganan perkara tersebut menjadi pengingat bahwa hukum harus berdiri tegak tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang seseorang.
“Yang harus dilindungi adalah korban dan hak-haknya. Sementara siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkannya melalui proses hukum yang adil,” tegasnya. (*)


