Proyek PAMSIMAS Rp 7 Miliar di Sampang Terobos Keputusan Bupati, Dibangun di Desa Berstatus Krisis Air

Must read

- Advertisement -
Redaksi
Redaksihttps://mediamadura.com
Media online yang menyajikan informasi seputar Madura. Bernaung dibawah PT Media Madura Group.

Sampang, (Media Madura) – Ketua Komisi III DPRD Sampang, Baihaki Munir menyoroti program pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di wilaya itu.

Pasalnya, sejumlah lokasi proyek yang dibiayai APBN tersebut berada di desa berstatus krisis air bersih.

Menurutnya, pelaksanaan program senilai Rp 7 miliar itu perlu dievaluasi karena diduga tidak mempertimbangkan Surat Keputusan Bupati Sampang tentang penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan.

‎”PAMSIMAS tahun anggaran 2026 ini ternyata berada di desa yang statusnya krisis air bersih,” ucap Baihaki Munir, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Data yang diterima Media Madura, terdapat 14 titik lokasi pembangunan Pamsimas, 5 titik diantaranya tercatat sebagai wilayah desa kekeringan dengan kategori kering kritis dan kering langka terbatas.
‎
‎Meliputi Desa Patarongan Kecamatan Torjun, dan Kecamatan Omben di Desa Kebun Sareh, Desa Madulang, Desa Karang Gayam, Desa Tambak.
‎
‎Penetapan status bencana kekeringan itu dituangkan dalam Keputusan Bupati Sampang Nomor 100.3.3.2/179/KEP/434.013/2026. Keputusan tersebut ditetapkan tertanggal 29 Mei 2026.
‎
‎Baihaki Munir menyatakan, proyek berupa pembangunan tandon air bersih senilai Rp 500 juta per titik tersebut sejatinya untuk mencukupi kebutuhan air minum masyarakat.
‎
‎Keberadaan Pamsimas dinilai sangat vital khususnya daerah pedesaan yang membutuhkan sumber air bersih. Karena itu lokasi juga harus sesuai aturan serta tidak boleh bersinggungan dengan status tanggap darurat bencana kekeringan.
‎
‎”Kegiatan Pamsimas justru terkesan dipaksakan tanpa melihat kondisi maupun kriteria kelayakan wilayah termasuk ketersedian sumber air, bisa kita lihat desa-desa yang dibangun Pamsimas tahun ini sudah dua tahun terakhir statusnya sebagai desa krisis kekeringan,” terangnya.
‎
‎Komisi III DPRD berjanji tidak akan diam mengawasi pelaksanaan pembangunan Pamsimas dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Dalam waktu dekat pihaknya segera memanggil pihak-pihak terkait serta melakukan inspeksi ke beberapa lokasi kegiatan.
‎
‎”Kita tunggu nanti untuk sama-sama mengawal proyek APBN di Sampang,” tegasnya.
‎
‎Pembangunan Pamsimas 2026 di Sampang menyasar 14 titik atau desa tersebar di 5 kecamatan. Total pagu anggarannya mencapai Rp 7 miliar. Setiap titik lokasi dianggarkan Rp 500 juta.
‎
‎Proyek tersebut bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pengerjaannya dimulai selama 120 hari sejak 20 Agustus – 18 Desember 2026. (Ryan Hariyanto/Znl)

- Advertisement -

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Latest article