Pamekasan, (Media Madura) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 resmi disetujui oleh DRPD setempat dalam rapat paripurna, Senin (29/7/2024).
Rapat paripurna digelar di ruang sidang DPRD Pamekasan. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD, Halili dan sejumlah pimpinan dewan lainnya. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Pj Bupati Masrukin.
Meski demikian, DPRD menegaskan setuju dengan beberapa catatan. Salah satu yang paling disoroti adalah pengerjaan fisik. Pihaknya meminta seluruh pengerjaan fisik bisa selesai tepat waktu.
“Kami memberikan rekomendasi kepada Pj Bupati agar kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target lebih dioptimalkan di tahun berikutnya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik, misalnya kegiatan fisik dan sarana fisik,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Halili.
Halili meminta setiap pelaksanaan kegiatan fisik itu supaya digelar di awal tahun bukan di pertengahan atau akhir tahun.
“Karena terkadang yang menjadi kendala pelaksanaan kegiatan di akhir tahun adalah limit waktu yang sangat terbatas,” ujarnya.
Terpisah, Pj Bupati Pamekasan, Masrukin, mengatakan bahwa catatan penting tersebut di antaranya mengenai serapan anggaran dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Serapan anggaran yang seharusnya 100 persen, karena ada beberapa faktor sehingga kita masih 92,00 persen. Tetapi ini sudah tinggi dibandingkan dengan Pemda yang lain,” kata Pj Bupati Pamekasan, Masrukin.
Mantan Sekda Pamekasan ini berkomitmen akan segera menaikkan capaian tersebut di tahun anggaran berikutnya.
“Kami akan menaikkan lagi misalnya di infrastruktur karena dananya tidak ada, dan kemudian di pelayanan publik karena penilaiannya banyak sekali. Catatan itu yang menjadi penyemangat bagi kami agar di tahun berikutnya lebih optimis lagi mengorbitkan semua perencanaan kami,” pungkasnya. (Ist/Zainol)
