Surabaya, (Media Madura) – Puluhan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Kabupaten Pamekasan, Madura, mendatangi gedung DPRD Jawa Timur, Senin (10/7/2023).
Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan Komisi B. Mereka disambut langsung Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa di ruang rapat komisi B.
Tampak hadir juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Muhammad Isa Anshori bersama sejumlah jajarannya.
Koordinator nelayan, Sutan Takdir Ali Syahbana menyampaikan, pihaknya memiliki tiga aspirasi penting yang selama ini menghambat keberlangsungan aktifitas nelayan di daerahnya.
Pertama, pelabuhan yang tidak memadai, kedua moratorium perizinan, dan ketiga kouta harga bahan bakar (BBM) yang tidak mencukupi kebutuhan nelayan.
“Fasilitas TPI (tempat penampungan ikan) di Desa Branta Pesisir itu sangat tidak memadai, nelayan harus numpang ke pelabuhan milik syahbandar. Padahal, kalau semua nelayan masuk ke TPI dapat mempermudah dan memperlancar aktivitas mereka,” katanya.
Selain itu, tambah dia, pelabuhan yang tidak memadai itu juga berdampak terhadap keselamatan nelayan, sebab mereka berangkat melaut menggunakan pelabuhan yang tidak sesuai standar.
“Nelayan harus meloncat kalau mau berangkat nelayan, kemudian berenang menuju kapalnya. Kemarin sempat kejadian nelayan mengalami patah tulang karena meloncat itu. Makanya, kami minta perhatian serius,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa, merespon baik kedatangan para nelayan. Bahkan, legislator asal Madura itu, meminta secara langsung kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim untuk segera menindak lanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan para nelayan.
Pihaknya bersama perwakilan dinas terkait dalam waktu dekat untuk mengecek langsung kondisi dermaga milik Pemprov Jatim tersebut.
“Dalam waktu dekat, saya bersama anggota komisi akan turun ke lapangan, tentu Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim harus juga turun memastikan kondisi dermaga untuk nelayan,” tegasnya. (*)
