Pamekasan, (Media Madura) – Kesempatan mengenyam pendidikan tinggi bagi generasi muda Madura menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari.
Legislator perempuan satu-satunya dari Pulau Garam itu berkomitmen memperjuangkan penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sekaligus mendorong pemenuhan fasilitas pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.
Komitmen tersebut disampaikan Hj. Ansari saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (KUNSFIK) Komisi VIII DPR RI ke kampus UIN Madura, Pamekasan, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan bersama jajaran pimpinan dan sivitas akademika, Hj. Ansari menyoroti sejumlah kebutuhan kampus. Mulai dari pembangunan sarana dan prasarana melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), penambahan kuota KIP Kuliah, hingga pemenuhan kebutuhan dosen.
Untuk kebutuhan infrastruktur, Hj. Ansari menerima langsung proposal pembangunan Laboratorium Terpadu SBSN dari Rektor UIN Madura, Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd. Proposal tersebut akan menjadi bagian dari aspirasi yang dikawal bersama anggota Komisi VIII DPR RI.
Menurutnya, keberadaan laboratorium terpadu sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan akademik, penelitian, serta pengembangan berbagai program studi di UIN Madura yang kini telah berstatus universitas.
“Kami di Komisi VIII akan mengawal aspirasi ini bersama-sama. Harapannya, usulan pembangunan Laboratorium Terpadu melalui SBSN dapat memperoleh perhatian dan dukungan sehingga kebutuhan fasilitas pendidikan di UIN Madura bisa terpenuhi,” katanya.
Peluang pembangunan tersebut juga mendapat perhatian dari Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Sahiron.
Dalam pemaparannya, Sahiron menjelaskan bahwa UIN Madura termasuk salah satu dari 35 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang mengusulkan pembiayaan SBSN untuk tahun 2028.
Dari 35 perguruan tinggi tersebut, UIN Madura berada di urutan ke-11. Menurut Sahiron, peluang realisasi usulan masih terbuka, dengan salah satu persyaratan utama berupa kejelasan status kepemilikan lahan.
“Di tahun 2028, yang mengusulkan SBSN itu ada 35 PTKIN. Madura salah satunya. Dari sisi urutan, dari satu sampai 35, Madura nomor 11. Ada kemungkinan besar masuk, tinggal nanti dicek tanahnya, apakah sudah clean and clear atau belum,” jelasnya.
Hj. Ansari menambahkan, pembangunan melalui SBSN dilakukan di atas lahan kosong yang telah memenuhi persyaratan administrasi, bukan untuk merenovasi bangunan yang sudah ada.
Tak Ingin Mahasiswa Terkendala Biaya
Selain pembangunan infrastruktur, persoalan akses pendidikan juga menjadi perhatian khusus Hj. Ansari.
Pihaknya menilai keterbatasan kuota KIP Kuliah di UIN Madura perlu segera mendapat perhatian. Sebab, pada 2026 kampus tersebut hanya memperoleh 240 kuota, sementara jumlah pendaftar mencapai lebih dari 800 orang.
Kondisi itu dinilai belum sebanding dengan kebutuhan mahasiswa UIN Madura yang kini telah melampaui 8.000 orang.
Bagi Hj. Ansari, kesempatan kuliah tidak boleh hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Anak-anak Madura yang memiliki semangat dan kemampuan akademik juga harus mendapat kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan.
“Jangan sampai ada anak-anak Madura yang memiliki semangat dan kemampuan untuk kuliah, tetapi terkendala persoalan biaya. Karena itu, penambahan kuota KIP Kuliah perlu kita perjuangkan agar lebih proporsional dengan kebutuhan mahasiswa,” tegasnya.
Ia menyatakan akan berkolaborasi dengan anggota Komisi VIII DPR RI lainnya untuk memperjuangkan penambahan kuota KIP Kuliah pada tahun anggaran mendatang.
Dukung Pengembangan UIN Madura
Dalam pertemuan tersebut, Rektor UIN Madura, Saiful Hadi, juga memaparkan sejumlah tantangan dan rencana pengembangan kampus setelah resmi beralih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi UIN Madura berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2025.
Ia menjelaskan, perubahan status tersebut membawa mandat baru bagi kampus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Islam yang terintegrasi dengan berbagai bidang keilmuan umum.
UIN Madura juga tengah menyiapkan pengembangan sejumlah program studi, khususnya di bidang sains dan teknologi. Di antaranya rencana pengembangan bisnis digital, bisnis ritel, farmasi, serta teknologi ketahanan pangan di bidang pertanian dan kelautan.
Pengembangan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi Madura.
Namun, Saiful Hadi mengakui masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, terutama dosen yang memiliki latar belakang keilmuan umum.
Menanggapi persoalan tersebut, Hj. Ansari turut menyampaikan informasi mengenai rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 21 November hingga 8 Desember 2026 berdasarkan komunikasi DPR RI dengan Kementerian PAN-RB.
Hj. Ansari berharap momentum rekrutmen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan UIN Madura.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI lintas fraksi, yakni Wardatul Asriah dari Partai Gerindra, Lisda Hendrajoni dari Partai NasDem, K.H. An’im Falachuddin Mahrus dari PKB, Syaiful Nuri dari PAN, serta Nanang Samodra dari Partai Demokrat.
Melalui kunjungan tersebut, Hj. Ansari berharap berbagai kebutuhan dan aspirasi UIN Madura dapat terus diperjuangkan melalui sinergi Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama, dan pihak terkait.
Baginya, kemajuan UIN Madura bukan hanya tentang perkembangan sebuah institusi pendidikan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda Madura. Sebab, semakin luas akses pendidikan dan semakin baik fasilitas kampus, semakin besar pula kesempatan anak-anak Madura untuk meraih masa depan yang lebih baik. (Znl/Arif)
