Tiga OPD Dirampingkan, Sejumlah Pejabat Sampang Bisa Nganggur

Ilustrasi ASN

Sampang, (Media Madura) – Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkab Sampang Imam Sanusi menyampaikan akan memberlakukan restrukturisasi atau perampingan terhadap tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) awal tahun ini.

Tiga OPD tersebut diantaranya, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker).

“Perampingan ini untuk penyederhanaan birokrasi, jadi awal bulan Januari ini mulai diberlakukan,” ucap Imam Sanusi, Selasa (5/1/2021) siang.

Imam mengatakan, dari perampingan birokrasi tersebut semula ada 28 OPD menjadi 25 OPD. Sebagian instansi dinas maupun badan akan berkurang. Bahkan, kata dia, konsekuensinya harus ada penataan pejabat eselon IV, III, dan II.

“Evaluasi perampingan ini sudah direncanakan sejak dua tahun lalu,” kata Imam.

Dirinya menjelaskan, birokrasi yang berhubungan dengan keluarga berencana (KB) yaitu DKBPPPA akan digabungkan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes). Kemudian, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) digabungkan dengan Dinas Sosial (Dinsos).

Lalu, DKP digabungkan dengan Dinas Pertanian (Disperta), dan Diskumnaker yang berkaitan dengan Koperasi Usaha Mikro digabungkan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin).

“Sedangkan urusan Ketenagakerjaan digabungkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),” terangnya.

Imam menambahkan, perampingan OPD mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, Peraturan Bupati (Perbup) Sampang Nomor 78 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor  3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perlu diketahui, dampak dari perampingan OPD berpengaruh terhadap penempatan pejabat dan staf. Termasuk bagi pejabat eselon III dan II terancam non job alias tidak mempunyai jabatan.

Hal ini diakui oleh Sekretaris Daerah Pemkab Sampang Yuliadi Setiawan. Menurutnya, pejabat tinggi saat di instansi sebelumnya menjadi pemimpin kini menjadi staf.

“Maka itu kita harus kaji betul secara matang proses perampingan OPD, mengingat implementasi berdampak terhadap penempatan pejabat dan staf,” ungkapnya.

Yuliadi Setiawan sapaan akrab Wawan ini menuturkan, dalam penempatan jabatan pihaknya mengedepankan kinerja dan kapabilitas untuk pejabat baik eselon 3 dan 2 disesuaikan dengan kebutuhan.

“Tentu dari perampingan birokrasi juga untuk efiseinsi dan efektivitas anggaran, sehingga menghemat mencapai miliaran rupiah,” tuturnya.

Reporter : Ryan
Editor : Arif

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.