Program BSPS Dinilai Janggal, DPRD Ancam Lapor Kementerian PUPR

Kondisi rumah tidak layak huni (dok/MM)

Sampang, (Media Madura) – Komisi III DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, mulai mengumpulkan bukti untuk kelengkapan laporan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kejanggalan penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami sudah siap secara data untuk melaporkan baik berupa foto dan aduan masyarakat, yang jelas tahun ini tapi sekarang masih fokus pengawasan proyek di Sampang,” ucap Anggota Komisi III DPRD Sampang Abdus Salam, Rabu (14/10/2020).

Penerima program BSPS di Sampang tidak sedikit. Besaran bantuan tersebut diterima sebesar Rp 17,5 juta. Namun penerima langsung mendapatkan material bangunan. Sementara yang diterima hanya ongkos tukang.

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, realisasi program BSPS di Sampang tidak efektif mencangkup keberadaan warga prasejahtera yang tinggal di rumah tak layak huni. Penerima bantuan justru memiliki rumah layak huni.

“Program BSPS malah banyak salah sasaran, akibatnya dana program itu dibuat dapur, sementara yang benar-benar miskin malah tinggal di rumah tak layak huni,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya akan melaporkan ke Kementerian PUPR. Sebagai tim fasilitator lapangan (TFL) yang dipercaya menyalurkan bantuan tidak transparan dan terkesan tidak terjun langsung kepada penerima.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang Ach Hafi belum bisa menanggapi rencana pelaporan DPRD ke Kementerian PUPR.

“Masih rapat di Bappelitbangda mas,” singkatnya di balik pesan WhatsApp.

Reporter : Ryan
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.