Pamekasan, (Media Madura) – Aktivis yang tergabung dalam Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Kabupaten Pamekasan, berunjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, menuntut agar kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh salah satu anggota dewan, diproses hukum. Senin (13/7/2020) pagi.
Salah satu orator aksi, Kusyairi mengatakan, kasus pemalsuan tanda tangan tersebut harus diseriusi oleh DPRD Pamekasan, sebab DPRD merupakan institusi negara.
“Oknum anggota dewan yang memalsukan tanda tangan harus diproses, tidak hanya oleh BK (Badan Kehormatan) tetapi diproses hukum,” pintanya.
Sementara itu, orator lainnya Musfiqul Khoir mendesak agar kasus tersebut diproses dengan transparan dan BK benar-benar memproses sesuai dengan aturan dewan.
“Jangan ada main mata, kami meminta agar oknum anggota DPRD yang memalsukan tanda tangan diproses sesuai regulasi dan kode etik dewan,” pintanya.
Tidak hanya itu, orator aksi mendesak agar BK segera mengumumkan nama oknum anggota DPRD yang memalsukan tanda tangan seluruh pimpinan Komisi dan pimpinan DPRD dan mencatut nama seluruh anggota dewan tersebut.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Pamekasan yang menemui massa aksi H Masykur Rasyid mengatakan, kasus pemalsuan tanda tangan tersebut sudah ditangani oleh BK.
“Terkait penyebutan nama kami harus mempunyai praduga tak bersalah. Ini lagi diproses di BK, kami mempunyai mekanisme yang sedang dijalankan,” katanya di hadapan massa aksi.
Dikatakan, BK akan bekerja dengan profesional berdasarkan kode etik dan tata tertib DPRD Pamekasan.
“Saya yakin BK akan bekerja profesional berdasarkan kode etik dan tatib DPRD,” tegasnya.
Reporter : Ist
Editor : Zainol
