Hari Bhayangkara Momentum Polri Lebih Dekat dengan Rakyat

Oleh : Abd Aziz

Tepat tanggal 1 Juli 2020 ini, Polri memperingati Hari Bhayangkara Ke-74. Hari Bhayangkara, sebenarnya bukan merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) atau terbentuknya Polri. Akan tetapi merupakan hari Kepolisian Nasional yang merujuk pada turunnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946.

Peraturan ini menyatukan kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah, menjadi satu kesatuan nasional dan bertanggung jawab secara langsung pada pimpinan tertinggi negara, yakni Presiden. Nama Bhayangkara sendiri sebenarnya merupakan istilah yang digunakan Patih Gadjah Mada dari Majapahit untuk menamai pasukan keamanan yang ditugaskan menjaga raja dan kerajaan kala itu.

Dalam perkembangannya, keberadaan pasukan pengamanan mengalami perubahan bentuk dan komando. Kala itu, Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang selama kurun waktu yang sangat lama. Masa penjajahan Belanda saat di bawah jajahan Belanda, pasukan keamanan diambil dari warga pribumi dan ditugaskan untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda.

Pasukan keamanan ini terbagi menjadi beberapa bentuk, misalnya Veld Politie (Polisi Lapangan), Stands Politia (Polisi Kota), Cultur Politie (Polisi Pertanian), dan Bestuurs Politie (Polisi Pamong Praja).

Akan tetapi, saat itu pribumi yang menjadi bagian dari anggota keamanan tidak bisa menempati posisi-posisi tinggi seperti hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Belanda juga sempat membentuk kepolisian modern selama 1897-1920, dan inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya Polri saat ini. (tribunnews.com, 30/6/2020).

Masa kolonialisasi Jepang Saat jepang menguasai Nusantara, kepolisian dibagi-bagi berdasarkan wilayah. Ada kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera dengan pusat di Bukittinggi, Kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang pusatnya di Banjarmasin.

Berbeda dengan zaman Belanda yang hanya mengizinkan jabatan tinggi diisi oleh orang-orang mereka, saat di bawah Jepang, Kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia. Akan tetapi, meski menjadi pemimpin, orang pribumi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa.

Masa kemerdekaan setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, polisi bentukan Jepang seperti PETA dan Gyu-Gun dibubarkan. Lalu, setelah Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kepolisian yang tersisa dari masa penjajahan menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN), dan pada 29 September 1945, Presiden Soekarno menetapkan dan melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang kala itu masih berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara untuk urusan administrasi dan pertanggungjawaban operasional dilakukan kepada Jaksa Agung.

Akan tetapi sejak terbitnya PP Nomor 11 Tahun 1946, kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada presiden dan pada 1 Juli 2020 ini, Kepolisan merayakan Hari Bhayangkara yang ke-74.

Terus Berbenah
Seiring dengan kepentingan politik nasional, Polri dalam perkembangannya tidak hanya sebatas pengaman kerajaan atau penopang keuangaan, akan tetapi juga pernah menjadi alat politik negara. Misalnya saat masa Orde Baru.

Bersama TNI, institusi ini justru pernah menjadi kekuatan politik ketiga pemerintahan. Namun, setelah reformasi bergulir, Polri akhirnya berpisah dengan TNI.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, polisi memiliki tugas memelihara Kamtibmas, dan berperan sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyrakat, disamping juga bertugas sebagai penegak hukum.

Undang-Undang yang didasarkan pada agenda reformasi, yakni pada penguatan sipil dalam tata laksana kehidupan bernegara yang menganut sistem demokrasi ini pada akhirnya harus mereposisi polri yang awalnya hanya sebatas penopang kekuasaan pemerintahan menjadi pelindung semua kalangan. Militeristik di lembaga ini dikurangi dan supremasi sipil dan pola pendekatan yang lebih halus dan terbuka terus dilakukan. Langkah preventif-edukatif lebih banyak dilakukan daripada penindakan, sehingga pola seperti ini mampu membentuk wajah baru institusi tersebut, apalagi kini Polri sudah lebih terbuka bahkan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi.

Upaya untuk merubah ke arah yang lebih baik institusi ini, memang tidak selalu berjalan mulus. Niat baik untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi terkadang selalu menemui rintangan. Namun demikian, berkat upaya serius institusi ini terbukti mampu membuahkan hasil yang lebih memuaskan.

Hasil survai Harian Kompas tahun 2019 misalnya menyebutkan, bahwa kinerja Polri menangani berbagai kasus kejahatan secara umum dinilai publik sudah sangat puas. Sebanyak 73,6 persen masyrakat puas kinerja polisi menagani kasus terorisme, 70,5 porsen masyarakat puas menangani kejahatan kriminal dan masyarakat puas pada polisi dalam hal menangani konflik bernuansa SARA sebesar 64,6 porsen. (Kompas 1 Juli 2019).

Momentum Lebih Merakyat
Hari Bhayangkara Ke-74 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2020 kali ini, setidaknya menjadi momentum bagi Polri untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugas sebagai pengayom, dan pelindung masyarakat.

Mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang kreatif dan inovatif, serta melek dan taat hukum, adalah upaya yang perlu terus dilakukan secara terus menerus disamping pentinya mewujudkan tatanan masyarakat yang memiliki kesadaran sistemik akan peran dan fungsinya sebagai bagian dari elemen bangsa.

Pada konteks ini, maka keberhasilan Polri tentu tidak akan diukur dengan seberapa banyak personel institusi ini bisa menangkap pelaku pelanggar hukum dan tindak pidana kriminal, akan tetapi seberapa banyak masyarakat bisa sadar melalui bimbingan dan pendidikan yang dilakukan personel polri untuk taat hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tema “Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Makin Produktif” ini, nampaknya bukan hanya sekadar tema tanpa arti, akan tetapi merupakan cita ideal yang hendak diwujudkan Polri melalui peran-peran kreatif dan inovatif di lapangan. Selamat Hari Bhayangkara Ke-74, sukses terus dan jaya selalu Polri. Amien…!

*) Penulis merupakan ketua PWI Pamekasan. Tulisan ini dikutip dari blog pribadinya pada laman: abdaziz.id

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.