Anggota DPRD Sampang Ini Ngamuk di Rumah Sakit

Sampang, (Media Madura) – Komisi IV DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak di sejumlah ruangan rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Mohammad Zyn Sampang, Senin (17/2/2020) siang.

Dalam sidak kali ini, DPRD dibuat geram dengan kondisi pelayanan publik dan manajemen. Salah satu anggota DPRD, Moh Iqbal Fathoni, memarahi jajaran direksi rumah sakit dan petugas di ruang Radiologi.

Luapan emosi wakil rakyat itu lantaran mendapati petugas medis yang diketahui jarang ngantor. Pihak manajemen pun seolah-olah melakukan pembiaran tanpa ada sanksi dan teguran.

Moh Iqbal Fathoni menjelaskan, dokter di ruang Radiologi dinilai tidak mementingkan kondisi pasien dan pelayanan. Sebab, shift kerja dokter tersebut hanya disepakati secara individu.

“Setiap hari jumat itu secara bergantian, jadi minggu ini dokter satunya dan minggu depan dokter lainnya, ini kan berdampak terhadap pelayanan pasien, kenapa kok dibayarkan, belum lagi ada petugas jarang ngantor,” ucap Iqbal Fathoni dihadapan dr. Bhakti Setiyo Kabid Pelayanan Masyarakat RSUD Sampang dan dr. Muhammad Syafik Spesialis Radiologi.

Bung Fafan sapaan Iqbal Fathoni ini lantas mengancam akan melaporkan keburukan manajemen rumah sakit plat merah tersebut kepada Bupati Sampang.

“Saya laporkan itu ke bupati, kalau ada perawat tidak masuk pecat saja, kita ini digaji oleh rakyat jadi harus melayani rakyat,” tegasnya.

Tak hanya itu, rombongan Komisi IV juga marah karena banyak sejumlah fasilitas alat kesehatan (alkes) maupun sarana dan prasarana rumah sakit tidak berfungsi normal.

Seperti alat percetakan Radiologi yang sudah rusak sejak tiga pekan lalu. Ironisnya petugas selama ini untuk mengetahui hasil pemeriksaan kondisi pasien dalam tubuh sebatas menggunakan handphone.

Kemudian di ruang bedah, sebuah alat bedah canggih yakni Laparoskopi tidak berfungsi alias mangkrak selama dua tahun.

Komisi IV DPRD Sampang juga mencium adanya praktek calo pelayanan rumah sakit. Keluarga pasien harus mengeluarkan uang sebesar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta untuk mendapatkan jadwal operasi.

“Ada informasi dari masyarakat bahwa ada pasien yang bayar agar cepat di operasi, kalau tidak bayar selalu ditunda operasinya, sudah pernah kita tegur calo yang bersangkutan, ngakunya hasil uang itu dibagi untuk bayar satpam perawat dan dokter, semoga seperti ini sudah tidak ada,” kata Fafan.

Direktur RSUD dr Mohammad Zyn Sampang Titin Hamidah menyampaikan terima kasih atas sidak yang dilakukan DPRD karena bagian dari bentuk pengawasan legislatif. Semua hasil temuan tersebut menjadi masukan menuju pelayan rumah sakit yang lebih baik.

“Bukan tidak berfungsi hanya ada trouble beberapa hari, namanya juga alat pasti ada trouble juga, tetapi sudah langsung kita tindak lanjuti dan sudah bisa digunakan agar tidak mengganggu pelayanan,” pungkasnya.

Reporter : Ryan
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.